JAKARTA — Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dijadwalkan menggelar Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2026 pada Sabtu, 21 November 2026. Kegiatan ini mengangkat tema “Independent and Active Foreign Policy: How To Keep Indonesia, and the World Order, Moving in the Right Direction”.

Konferensi yang disebut sebagai salah satu forum kebijakan luar negeri terbesar di dunia tersebut telah menarik minat hampir 12. 000 peserta. Ketua FPCI, Dino Patti Djalal, menyampaikan bahwa forum ini akan mengevaluasi capaian, kekurangan, kritik, dan peluang diplomasi Indonesia selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Selain kebijakan luar negeri, CIFP 2026 akan membahas fenomena buzzer berbayar yang dinilai dapat mengintimidasi suara kritis dan memengaruhi kualitas demokrasi. Dino menyoroti penggunaan istilah “antek asing” yang menurutnya berpotensi menyalahgunakan narasi patriotisme untuk menyerang pihak-pihak independen.

Dino juga menyampaikan bahwa praktik buzzer telah merambah isu politik luar negeri dengan menyasar aset diplomasi Indonesia yang berhubungan dengan negara sahabat. Fenomena tersebut akan menjadi salah satu pembahasan khusus dalam konferensi.

Agenda lainnya mencakup tantangan ekonomi global, termasuk upaya Indonesia meningkatkan bobot pasar modal dalam indeks MSCI dari 0, 4 persen menjadi 1 persen. Dino menekankan pentingnya pemenuhan kriteria global dan menolak penggunaan narasi konspirasi dalam menjelaskan persoalan tersebut. Ia juga menyebut Tiongkok, Turki, dan Yunani sebagai negara yang menghadapi tekanan serupa.

CIFP 2026 turut mengangkat isu lingkungan, termasuk ancaman fenomena Super El Niño dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari perspektif diplomasi. Konferensi ini dijadwalkan menghadirkan lebih dari 100 panelis dalam 20 sesi diskusi, sekaligus membahas peran Indonesia sebagai middle power dalam pembentukan tatanan dunia.