JAKARTA

— Integrasi Papua ke dalam Indonesia berlangsung melalui rangkaian peristiwa diplomatik dan politik selama sekitar delapan tahun, dari Trikora pada akhir 1961 hingga Pepera pada Agustus 1969. Rangkaian itu ditutup dengan pembahasan di Sidang Umum PBB pada 19 November 1969, yang tahun ini genap 57 tahun, menurut catatan kajian Universitas Pertahanan.

Sengketa bermula setelah Konferensi Meja Bundar 1949, ketika status wilayah yang kala itu disebut Irian Barat belum terselesaikan antara Indonesia dan Belanda. Sebuah kajian di Undip mencatat, tidak seperti wilayah lain yang bebas dari penjajahan dalam lima tahun setelah proklamasi 1945, proses di Papua berlangsung sekitar 14 tahun, dari 1949 hingga Perjanjian New York 1962. Pada akhir 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Trikora sebagai misi pembebasan Irian Barat. Dokumen kajian Lemhannas juga mencatat adanya proklamasi kemerdekaan Papua pada 1 Desember 1961 yang dilatarbelakangi persiapan pemerintah kolonial Belanda.

Jalur diplomasi kemudian menghasilkan Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962. Perjanjian antara Indonesia dan Belanda itu dimediasi diplomat Amerika Serikat, Ellsworth Bunker, dan ditandatangani di markas PBB. Berdasarkan isinya, Belanda menyerahkan administrasi wilayah itu kepada Otoritas Eksekutif Sementara PBB (UNTEA) pada Oktober 1962 sebelum diserahkan kepada Indonesia. Sejumlah sumber mencatat integrasi administratif ke wilayah Indonesia terjadi pada 1 Mei 1963.

Perjanjian itu juga mengatur Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang digelar pada 1969, dengan tiga tahap pelaksanaan menurut kajian Universitas Pertahanan. Sejumlah kajian akademik mencatat hasil Pepera menunjukkan mayoritas peserta mendukung bergabung dengan Indonesia.

Tafsir atas proses ini berbeda. Kajian di jurnal BRIN (2025) menilai Pepera 1969 dianggap kontroversial dan menyoroti peran elite politik Papua dalam Perundingan New York 1962. Di sisi lain, aktivis Papua setiap 15 Agustus menggelar aksi memperingati Perjanjian New York dan menyebut perjanjian itu dibuat tanpa melibatkan orang asli Papua, seperti dilaporkan CNN Indonesia dan Tirto. Dalam sudut pandang yang lazim dipakai pemerintah dan kajian pertahanan, proses itu dipandang sebagai tahapan sah menuju integrasi Papua ke Indonesia, yang diperkuat pengakuan PBB.

Hingga kini, perbedaan tafsir tersebut masih menjadi bahan kajian sejarah dan perdebatan publik. Penelusuran sumber dari berbagai pihak diperlukan agar pembaca dapat menilai rangkaian peristiwa itu secara utuh.