Tanjung Selor – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menyatakan dukungan terhadap penyusunan kajian strategis TNI Angkatan Darat (AD) tentang pembangunan wilayah perbatasan untuk memperkuat pertahanan negara. Dukungan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltara Denny Harianto saat menerima audiensi Tim Kelompok Kerja (Pokja) Staf Ahli Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (Kumham), dan Keamanan Nasional (Kamnas) di Ruang Rapat Gubernur Kaltara, Selasa (10/11/2026).
Tim Pokja dipimpin Mayjen TNI Ari Estefanus selaku Perwira Staf Ahli (Pa Sahli) Tingkat III Kasad bidang Kumham dan Kamnas, bersama sejumlah anggota. Kunjungan ini merupakan bagian dari pengumpulan data dan penyusunan kajian strategis Triwulan IV bertema “Strategi TNI AD dalam Pembangunan di Wilayah Perbatasan Kalimantan guna Mendukung Pertahanan Pulau-Pulau Besar dan Gugusan Pulau Strategis”.
Denny menyambut baik penyusunan kajian tersebut dan mengajak perangkat daerah terkait membantu pengumpulan data serta menyiapkan informasi yang dibutuhkan tim. Menurut dia, Pemprov siap mendukung dari sisi arah kebijakan, pengembangan ekonomi lokal, dan konektivitas perbatasan.
Denny menilai pembangunan wilayah perbatasan tidak hanya menyangkut peningkatan kesejahteraan warga, tetapi juga berkaitan dengan upaya menjaga pertahanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu, pembangunan infrastruktur dan penguatan pertahanan negara perlu berjalan selaras agar fasilitas di kawasan perbatasan bermanfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung kepentingan pertahanan.
Salah satu tujuan kajian ini adalah merumuskan strategi TNI AD agar sarana dan prasarana yang telah dibangun di perbatasan Kalimantan dapat dimanfaatkan bersama, baik untuk pertahanan negara maupun kebutuhan masyarakat. Pemprov Kaltara berharap pembangunan perbatasan menjadi lebih terarah dan selaras dengan kesejahteraan warga serta kepentingan strategis pertahanan.






