Jakarta – Belanja fungsi pertahanan Indonesia meningkat tajam dalam lima tahun terakhir. Angkanya naik dari Rp125, 8 triliun pada 2021 menjadi Rp335, 3 triliun pada 2026, atau bertambah 166, 5 persen. Lonjakan itu memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana anggaran besar tersebut menghasilkan kemampuan pertahanan yang efektif.
Perlu dicatat, Rp335, 3 triliun merupakan anggaran fungsi pertahanan secara keseluruhan, bukan anggaran Kementerian Pertahanan semata. Dalam APBN 2026, pemerintah menyebut dana itu diarahkan untuk pemenuhan optimum essential force (OEF), modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), pembangunan industri pertahanan, dan penguatan kemampuan pertahanan negara.
Menurut analisis tersebut, kenaikan anggaran berkaitan dengan perubahan konteks geopolitik dunia dalam satu dekade terakhir. Rivalitas kekuatan besar kini dipicu beragam kepentingan, mulai dari ekonomi, sumber daya alam, identitas, hingga persaingan teknologi. Perang Rusia–Ukraina disebut sebagai contoh perebutan wilayah dan pengaruh, sedangkan kehadiran pangkalan militer dan kapal induk Amerika Serikat di Asia Pasifik dinilai sebagai upaya mempertahankan posisi strategis di tengah menguatnya pengaruh China.
Laporan tahunan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) 2026 mencatat memburuknya lanskap konflik dunia. Pada 2025, sebanyak 49 negara mengalami konflik bersenjata. Konflik antarnegara meningkat dari tiga menjadi enam, melibatkan 13 negara, yakni Afghanistan–Pakistan, Kamboja–Thailand, India–Pakistan, Iran–Israel/AS, Rusia/Korea Utara–Ukraina, serta Republik Demokratik Kongo–Rwanda. Secara akumulatif, konflik-konflik itu menewaskan hampir 2 juta orang, dengan korban terbanyak dari perang skala penuh Rusia–Ukraina yang telah berlangsung lima tahun.
Untuk Indonesia, wilayah kepulauan yang luas dan tiga jalur perairan strategis yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Hindia dinilai tidak memungkinkan pertahanan hanya mengandalkan alutsista “minimum”. Drone canggih, rudal berpemandu, citra satelit intelijen, dan sistem pertahanan udara kini menjadi bagian penting pertahanan modern.
Namun, kajian Komisi I DPR pada awal 2025 mencatat postur pertahanan minimum essential force (MEF) TNI belum mencapai target. Setelah Renstra MEF tahap ketiga (2020–2024) berakhir, pengadaan alutsista dan penggantian armada tua masih menjadi persoalan. Karena itu, kebijakan pertahanan beralih ke evaluasi menyeluruh dan penyusunan konsep pasca-MEF untuk membangun ekosistem pertahanan yang lebih adaptif.
Modernisasi alutsista TNI secara masif dan terstruktur dimulai sejak 2010 lewat konsep MEF yang digagas Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono pada 2007. Renstra I (2010–2014) berfokus pada pembangunan kekuatan dasar dan pengejaran ketertinggalan teknologi. Renstra II (2015–2019) menekankan penguatan industri pertahanan dalam negeri dan integrasi sistem. Renstra III (2020–2024), di bawah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, diisi pembelian jet tempur generasi 4, 5 dan 5, kapal selam, dan fregat dari sejumlah negara Eropa, Turki, hingga China. Pengadaan terbaru mencakup kapal induk eks Italia, Giuseppe Garibaldi, seberat 14. 000 ton.
Sejumlah pengadaan utama yang disebut dalam analisis itu adalah:
Pesawat tempur: 42 Rafale dari Prancis sejak 2022, dalam tiga tahap hingga 2026, bernilai sekitar 8, 1 miliar dolar AS. Tiga unit pertama tiba pada Januari 2026. Pada Juli 2025, Indonesia juga memesan 48 pesawat tempur KAAN buatan Turkish Aerospace, dengan pengiriman bertahap hingga 2035.
Kapal perang: dua kapal PPA dari Fincantieri, Italia, senilai sekitar 1, 18 miliar euro, yakni KRI Brawijaya-320 dan KRI Prabu Siliwangi-321, yang telah tiba. Indonesia juga memesan dua kapal selam Scorpene Evolved melalui kerja sama Naval Group dan PT PAL. Kapal itu direncanakan dibangun di Indonesia dengan transfer teknologi, dan kontraknya berlaku sejak Juli 2025.
Pertahanan udara: 13 radar jarak jauh Ground Master dari Inggris melalui kerja sama PT LEN dan Thales, mencakup sistem komando dan kendali serta pemindahan produksi sebagian komponen.
Daftar tersebut belum mencakup rudal, pesawat angkut, kendaraan tempur, amunisi, sistem komunikasi, satelit, kapal patroli, dan peningkatan pangkalan militer.
Meski modernisasi berjalan nyata, analisis itu menyoroti kekhawatiran soal ketergantungan pada teknologi pertahanan asing. Menurut laporan terbaru SIPRI tentang transfer senjata dunia, Indonesia menjadi penerima senjata utama terbesar di Asia Tenggara pada 2021–2025, dengan pangsa 1, 5 persen dari impor senjata utama dunia. Angka itu melampaui Filipina (1, 2 persen), Singapura (1, 1 persen), dan Thailand (0, 5 persen).






