SURABAYA

– Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya 2027 sebesar Rp12, 9 triliun bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2026. Anggaran tersebut diharapkan menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pembangunan, penguatan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dengan rencana belanja daerah sekitar Rp12, 66 triliun, Pemerintah Kota Surabaya memiliki ruang fiskal untuk memperbaiki pelayanan dasar, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, besarnya anggaran tidak secara otomatis menjamin keberhasilan pembangunan. Penggunaan uang publik perlu diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pendapatan daerah Surabaya pada 2027 diproyeksikan mencapai Rp11, 12 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp8, 44 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp2, 68 triliun. Dengan demikian, sekitar 76 persen pendapatan daerah bersumber dari PAD.

Besarnya kontribusi PAD menunjukkan kapasitas fiskal Surabaya yang relatif kuat. Meski demikian, pemerintah daerah perlu menjaga keberlanjutan sumber pendapatan melalui perluasan kegiatan ekonomi, optimalisasi aset daerah, peningkatan kepatuhan pajak, dan digitalisasi pelayanan. Upaya peningkatan pendapatan tersebut sebaiknya tidak hanya berorientasi pada penambahan pungutan kepada masyarakat.

Dari sisi belanja, pemerintah merencanakan anggaran sekitar Rp12, 66 triliun yang terdiri atas belanja operasi sebesar Rp9, 85 triliun, belanja modal Rp2, 76 triliun, serta belanja tidak terduga sekitar Rp47, 68 miliar.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa hampir 78 persen belanja daerah dialokasikan untuk belanja operasi. Pengeluaran ini mencakup kebutuhan pemerintahan, barang dan jasa, serta berbagai program pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, besarnya belanja operasi tidak serta-merta menunjukkan pemborosan, tetapi tetap membutuhkan keterbukaan mengenai alokasi belanja pegawai, operasional, hibah, dan bantuan sosial.

Setiap perangkat daerah juga perlu menjelaskan hubungan antara anggaran yang digunakan dan hasil pelayanan yang diberikan. Keberhasilan program tidak cukup diukur berdasarkan tingkat penyerapan anggaran atau jumlah kegiatan yang terlaksana, tetapi juga perlu dilihat dari peningkatan kecepatan, kemudahan akses, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain pendapatan dan belanja, pembiayaan daerah menjadi salah satu aspek penting dalam APBD Surabaya 2027. Penerimaan pembiayaan direncanakan sekitar Rp1, 7 triliun, termasuk sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) 2026 sebesar Rp395, 9 miliar dan pinjaman daerah sekitar Rp1, 3 triliun.

Setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp253 miliar, pembiayaan neto diperkirakan mencapai sekitar Rp1, 5 triliun. Sementara itu, SiLPA tahun anggaran 2027 ditetapkan sebesar nol.

Rencana pinjaman daerah tersebut perlu disertai penjelasan terbuka mengenai tujuan penggunaan, sumber pinjaman, tingkat bunga, jangka waktu, dan kemampuan pemerintah dalam melakukan pengembalian. Pinjaman dapat menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jangka panjang, sepanjang proyek yang dibiayai telah dipersiapkan dengan baik dan memiliki manfaat yang dapat diukur.

Di sisi lain, target SiLPA nol juga perlu diperhatikan dalam pelaksanaan anggaran. Sisa anggaran dapat mencerminkan adanya kelemahan dalam perencanaan maupun pelaksanaan program. Namun, pemerintah tidak seharusnya memaksakan pengeluaran menjelang akhir tahun hanya untuk mencapai target penyerapan anggaran.

Kualitas belanja perlu ditempatkan sebagai ukuran utama keberhasilan pengelolaan APBD. Anggaran harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari penyediaan jalan yang aman, lingkungan yang tidak mudah tergenang, akses pendidikan yang terjangkau, layanan kesehatan yang dekat, hingga terbukanya kesempatan ekonomi secara merata.

Dengan demikian, APBD Surabaya 2027 tidak cukup dinilai dari besarnya nilai anggaran yang disahkan. Pengelolaan yang transparan, penentuan prioritas yang tepat, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program menjadi faktor penting agar anggaran daerah benar-benar memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat.