SURABAYA

– Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, menyediakan 26 lokasi pendidikan kesetaraan untuk membuka kembali kesempatan belajar bagi masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan formal. Program tersebut terdiri atas sembilan titik Kesetaraan Hadir untuk Masyarakat (KRISNA) dan 17 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Dalam tulisan opini yang diterbitkan ANTARA pada Rabu (18/11), Abdul Hakim menyoroti bahwa warga yang berhenti sekolah tidak selalu kehilangan keinginan untuk belajar. Tekanan ekonomi, pekerjaan, persoalan keluarga, keterbatasan akses, hingga pengalaman buruk di sekolah dapat menjadi penyebab seseorang tidak menuntaskan pendidikan.

Sebagian anak bahkan harus meninggalkan sekolah karena mencari nafkah atau merawat anggota keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya mengembalikan warga ke dunia pendidikan tidak cukup hanya melalui pembukaan pendaftaran, tetapi juga membutuhkan layanan yang fleksibel, terjangkau, dan sesuai dengan keadaan masyarakat.

Melalui program pendidikan kesetaraan, warga Surabaya dapat menempuh pendidikan setara SD melalui Paket A, SMP melalui Paket B, dan SMA melalui Paket C. Pola pembelajaran tersebut memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan dari jenjang terakhir yang telah diselesaikan.

26 Lokasi Belajar Perluas Akses Pendidikan

Penyediaan 26 lokasi belajar menjadi salah satu upaya Pemkot Surabaya mendekatkan layanan pendidikan kepada masyarakat. Sebanyak sembilan titik KRISNA memanfaatkan fasilitas yang dekat dengan warga, seperti aula kecamatan dan balai RW. Sementara itu, 17 lokasi lainnya merupakan PKBM.

Pemerintah kota juga membuka peluang pembentukan kelas baru apabila ditemukan kebutuhan pendidikan di wilayah yang belum terjangkau.

Pendekatan tersebut dinilai penting karena hambatan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sekolah. Bagi warga yang telah bekerja, berkeluarga, atau melewati usia sekolah formal, jarak, waktu, dan tanggung jawab rumah tangga dapat menjadi kendala untuk kembali belajar.

Dengan menghadirkan lokasi belajar yang lebih dekat serta menyesuaikan jadwal pembelajaran, masyarakat diharapkan dapat melanjutkan pendidikan tanpa harus mengabaikan tanggung jawab pekerjaan maupun keluarga.

Selain itu, Pemkot Surabaya memanfaatkan pendekatan lingkungan melalui program Kampung Pancasila untuk mendorong kepedulian masyarakat terhadap pendidikan. Kegiatan aparatur sipil negara (ASN) di balai RW dapat dimanfaatkan untuk mengenali warga yang belum menuntaskan pendidikan dan menghubungkan mereka dengan layanan pendidikan kesetaraan.

Keberhasilan Tidak Hanya Diukur dari Jumlah Lulusan

Upaya memperluas pendidikan kesetaraan juga mendapat pengakuan melalui penghargaan Adhiwidya dari Forum Komunikasi PKBM Indonesia yang diterima Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada 6 November 2026.

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap perhatian pemerintah kota dalam mengembangkan pendidikan nonformal. Namun, capaian tersebut perlu diikuti dengan peningkatan mutu layanan dan perluasan manfaat, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini sulit menjangkau pendidikan.

Abdul Hakim menilai keberhasilan program pendidikan kesetaraan tidak cukup diukur berdasarkan jumlah lokasi belajar, pendaftar, atau ijazah yang diterbitkan. Ukuran yang lebih mendasar adalah jumlah warga yang kembali belajar, mampu bertahan hingga lulus, memperoleh keterampilan, dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupannya.

Dengan demikian, pemerintah perlu memastikan bahwa program pendidikan kesetaraan tidak hanya memberikan akses masuk, tetapi juga mendukung peserta didik menyelesaikan proses pembelajaran.

Putus Sekolah Masih Menjadi Tantangan Nasional

Persoalan warga yang tidak menuntaskan pendidikan formal juga menjadi tantangan di tingkat nasional. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025 mencatat sebanyak 2. 922. 607 anak berusia 7–18 tahun tidak bersekolah. Dari jumlah tersebut, 2. 009. 918 anak berada pada kelompok usia 16–18 tahun.

Berdasarkan data tersebut, sebanyak 21, 78 persen anak tidak bersekolah karena merasa pendidikan yang ditempuh sudah cukup, 20, 35 persen terkendala biaya, dan 16, 75 persen harus bekerja.

Faktor lainnya meliputi pernikahan, disabilitas, jarak menuju sekolah, tanggung jawab rumah tangga, serta pengalaman perundungan.

Berbagai faktor tersebut menunjukkan bahwa persoalan putus sekolah memiliki penyebab yang beragam dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan menyediakan tempat belajar. Diperlukan pendekatan yang memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat agar kesempatan pendidikan dapat dijangkau oleh kelompok yang membutuhkan.

Pendidikan kesetaraan di Surabaya menjadi salah satu upaya membuka kembali kesempatan tersebut. Keberlanjutan program, kualitas pembelajaran, serta kemampuan peserta didik menyelesaikan pendidikan menjadi bagian penting dalam mewujudkan akses pendidikan yang lebih inklusif.