JAKARTA

– Rencana pemerintah mengembangkan habitat kedua badak jawa (Rhinoceros sondaicus) di Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur, perlu melalui pertimbangan ekologis dan biologis secara menyeluruh. Upaya tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko kepunahan, tetapi pemindahan individu badak tidak seharusnya dilakukan secara terburu-buru tanpa memastikan kesiapan habitat tujuan.

Badak jawa saat ini hanya bertahan di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Kondisi tersebut membuat populasinya rentan terhadap berbagai ancaman, seperti bencana alam, penyakit, perburuan, dan kerusakan habitat. Namun, kerentanan tersebut tidak serta-merta menjadikan translokasi sebagai langkah konservasi yang paling mendesak.

Dalam tulisan opini yang diterbitkan ANTARA pada Selasa (17/11), Misbakhul Munir menjelaskan bahwa pemerintah perlu membedakan pembangunan habitat kedua dengan pemindahan individu badak. Pembangunan habitat kedua merupakan strategi jangka panjang untuk memperluas perlindungan spesies, sedangkan translokasi membutuhkan kesiapan habitat, kondisi satwa, tenaga ahli, serta pengelolaan berkelanjutan.

Menurutnya, habitat tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal satwa, tetapi juga menyediakan makanan, air, tempat berlindung, ruang berkembang biak, dan lingkungan untuk berinteraksi dengan organisme lain. Karena itu, keberhasilan konservasi sangat bergantung pada kesesuaian berbagai komponen ekosistem.

Kesesuaian Habitat Perlu Dikaji

Misbakhul menjelaskan bahwa kondisi lingkungan yang mendukung kehidupan suatu spesies dipengaruhi faktor fisik, kimia, dan biologis. Faktor fisik meliputi letak geografis, ketinggian, topografi, kondisi tanah, intensitas cahaya, dan bentang alam. Sementara itu, faktor kimia mencakup suhu, kelembapan, tingkat keasaman, kandungan mineral, oksigen, dan unsur hara.

Adapun faktor biologis meliputi ketersediaan tumbuhan pakan, predator, persaingan antarsatwa, mikroorganisme, parasit, serta interaksi antarorganisme.

Dua prinsip dalam biologi, yakni hukum toleransi Shelford dan faktor pembatas Liebig, juga perlu menjadi pertimbangan. Hukum toleransi Shelford menjelaskan bahwa setiap organisme memiliki batas toleransi terhadap perubahan lingkungan. Sementara itu, prinsip Liebig menunjukkan bahwa kekurangan satu faktor penting dapat membatasi keberlangsungan hidup organisme meskipun faktor lainnya tersedia.

Dengan demikian, kawasan yang memiliki hutan lebat belum tentu sesuai untuk kehidupan badak jawa. Kesamaan tutupan vegetasi antara Ujung Kulon dan Alas Purwo tidak otomatis menunjukkan kesamaan kualitas habitat. Perbedaan suhu, kelembapan, kondisi tanah, kandungan mineral, komposisi tumbuhan, sumber air, dan komunitas mikroorganisme dapat memengaruhi kesehatan serta perilaku satwa.

Ketersediaan tumbuhan pakan dalam jumlah besar juga belum tentu menjamin kecukupan nutrisi apabila jenis tumbuhan tersebut tidak sesuai dengan preferensi makan dan kebutuhan biologis badak jawa.

Risiko Adaptasi dan Translokasi

Persoalan lain yang perlu diperhatikan ialah kemampuan badak jawa beradaptasi dengan lingkungan baru. Selama puluhan hingga ratusan tahun, badak jawa telah menjalani proses adaptasi dan regenerasi secara alami di habitat Ujung Kulon.

Pemindahan ke kawasan lain berpotensi menghadirkan perubahan kondisi lingkungan, termasuk jenis tumbuhan pakan, suhu, kelembapan, kondisi tanah, ketersediaan air, dan karakter vegetasi. Perubahan tersebut dapat memengaruhi metabolisme, kesehatan, serta perilaku badak.

Satwa yang dipindahkan juga membutuhkan waktu untuk mengenali sumber pakan, menentukan ruang jelajah, menemukan tempat berkubang, dan menyesuaikan pola aktivitas. Proses penangkapan serta pengangkutan bahkan berpotensi menimbulkan stres, cedera, gangguan metabolisme, hingga kematian.

Selain itu, perubahan lingkungan dapat memengaruhi sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit. Perbedaan komunitas mikroorganisme, parasit, serta patogen di habitat asal dan tujuan juga menjadi risiko yang perlu diantisipasi.

Risiko tersebut tidak hanya berlaku bagi badak yang dipindahkan, tetapi juga satwa yang telah menghuni kawasan tujuan. Badak berpotensi membawa agen penyakit dari habitat asal, sementara patogen di lingkungan baru dapat mengancam kesehatannya. Oleh karena itu, pemeriksaan kesehatan, karantina, dan penerapan biosekuriti perlu menjadi bagian penting dalam setiap rencana translokasi.

Keberhasilan pemindahan juga tidak cukup diukur dari keselamatan badak selama perjalanan. Pengelola harus memastikan satwa mampu bertahan hidup, memperoleh pakan, beradaptasi, dan berkembang biak dalam jangka panjang.

Daya Dukung Ekosistem Alas Purwo

Taman Nasional Alas Purwo memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang tinggi. Namun, keberadaan berbagai jenis flora dan fauna tidak secara otomatis membuktikan bahwa kawasan tersebut sesuai untuk kehidupan badak jawa.

Kawasan tersebut telah menjadi habitat sejumlah satwa, termasuk banteng jawa dan macan tutul jawa, yang masing-masing memiliki kebutuhan ekologis. Kehadiran badak berpotensi meningkatkan tekanan terhadap sumber pakan dan ruang hidup apabila daya dukung kawasan tidak dihitung secara cermat.

Kajian kelayakan habitat, menurut Misbakhul, perlu mencakup luas habitat efektif, ketersediaan pakan sepanjang tahun, sumber air, tempat berkubang, kondisi tanah, karakter mikroklimat, potensi persaingan antarsatwa, serta ancaman penyakit. Pemerintah juga perlu menilai kemampuan kawasan dalam mendukung reproduksi dan perkembangan populasi badak jawa untuk jangka panjang.

Dengan demikian, penetapan Alas Purwo sebagai habitat kedua tidak cukup hanya didasarkan pada luas kawasan atau keberadaan hutan. Seluruh komponen ekosistem harus dipastikan mampu memenuhi kebutuhan biologis badak tanpa mengganggu keberadaan satwa lain.

Perlindungan Ujung Kulon Perlu Diperkuat

Misbakhul menilai pemerintah memiliki sejumlah langkah yang perlu diprioritaskan untuk memperkuat konservasi badak jawa. Pertama, meningkatkan patroli dan pengawasan di Taman Nasional Ujung Kulon guna mencegah perburuan serta aktivitas ilegal.

Kedua, memulihkan dan menjaga kualitas habitat melalui perlindungan vegetasi pakan, pengendalian tumbuhan invasif, pemeliharaan sumber air, serta penyediaan tempat berkubang. Ketiga, memperkuat pemantauan populasi melalui kamera jebak, pemeriksaan kesehatan, dan analisis genetik.

Pemantauan genetik dinilai penting karena populasi yang kecil berisiko mengalami perkawinan sekerabat. Kondisi tersebut dapat meningkatkan kemungkinan munculnya gangguan genetik dan menurunkan keberhasilan reproduksi. Karena itu, pemerintah perlu melakukan pemantauan genetik secara berkala serta menyusun strategi pengelolaan populasi berdasarkan data ilmiah.

Keempat, mengembangkan sistem mitigasi bencana untuk melindungi badak jawa dari ancaman tsunami, letusan gunung api, dan gangguan lingkungan lainnya. Kelima, melibatkan perguruan tinggi, peneliti, dokter hewan, organisasi konservasi, serta masyarakat dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti.

Gagasan pembangunan habitat kedua tetap dinilai layak dikembangkan sebagai strategi konservasi jangka panjang. Namun, pemerintah perlu mengawalinya dengan kajian menyeluruh dan tidak langsung menjadikannya alasan untuk mengambil individu dari populasi yang jumlahnya sangat terbatas. Apabila Alas Purwo belum memenuhi persyaratan ekologis dan biologis, kawasan alternatif juga perlu dipertimbangkan.

Pada akhirnya, konservasi badak jawa tidak semestinya berorientasi pada target pemindahan, melainkan keselamatan satwa dan keberlanjutan ekosistem. Pemerintah juga perlu menyampaikan hasil kajian secara terbuka agar masyarakat mengetahui dasar pertimbangan, risiko, dan tujuan kebijakan tersebut.

Badak jawa merupakan kekayaan hayati Indonesia yang tidak tergantikan. Menyelamatkannya berarti menjaga individu, melindungi habitat, dan mempertahankan keseimbangan ekosistem yang menopang kehidupannya. Karena itu, perlindungan Ujung Kulon dan kepastian kesiapan habitat kedua perlu menjadi prioritas sebelum pemerintah mempertaruhkan masa depan spesies langka tersebut melalui translokasi.