Menurut Nurul, perkara tersebut telah naik ke tahap penyidikan dan terus dikembangkan untuk mengungkap jaringan perekrutan yang lebih luas, baik di dalam maupun di luar negeri.
Kepolisian menemukan alur perekrutan yang serupa dalam seluruh laporan. Pada tahap awal, pelaku menyebarkan informasi lowongan kerja lewat media sosial dengan menonjolkan besarnya gaji.
Kepala Subdirektorat 3 Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO Komisaris Besar Yolanda Evalyn Sembayang mengatakan, salah satu tersangka berinisial MI berperan menyebarkan informasi lowongan hingga memberangkatkan para korban. MI merekrut di wilayah Jakarta Timur sejak Maret hingga Oktober 2026.
“Tersangka memberangkatkan (para korban) dengan memberikan iming-iming bonus 2. 600 rubel atau dirupiahkan sekitar Rp 620 juta dengan gaji 230 rubel per bulan dan biaya gratis sampai Rusia,” kata Yolanda.
Korban diberangkatkan dengan bermodal KTP dan visa turis, dibantu agen asing untuk tiket pesawat. Setiba di Rusia, mereka menandatangani kontrak, lalu dilatih selama satu bulan sebelum diterjunkan ke medan perang.
Tersangka juga disebut membentuk jaringan rekrutmen. “Tersangka membentuk jaringan rekrutmen dengan komisi 500 sampai 1. 000 rubel per kandidat (korban) dan diterima melalui transfer bank dan melalui aset kripto,” ujar Yolanda.
Direktur PPA-PPO Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rita Wulandari Wiboyo menyampaikan, dari 12 korban yang teridentifikasi, satu orang telah meninggal dunia. Menurut dia, para korban yang direkrut menjadi tentara bayaran ditugaskan untuk pembangunan pertahanan dan menjaga perbatasan wilayah konflik.
“Kami sedang melakukan upaya pencarian keberadaan yang bersangkutan. Kami bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan KBRI di Rusia,” ujar Rita.
Rita menambahkan, jaringan pelaku juga ditemukan dalam kasus di luar wilayah Polda Metro Jaya, yakni di Provinsi Bali dan Sumatera Utara. Kepolisian mengimbau masyarakat mewaspadai tawaran kerja ke luar negeri, memeriksa legalitas perekrut melalui kementerian atau dinas tenaga kerja, serta memastikan berangkat dengan visa kerja.
Sebelumnya, pada 27 Agustus 2026, Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina menyatakan lewat laman resminya bahwa Rusia merekrut tentara bayaran dengan sasaran WNI. Dalam rilis berjudul “Kremlin Sedang Mencari ‘Umpan Meriam’ Baru di Kepulauan Indonesia”, Ukraina menyebut operasi itu bertujuan mengisi kekosongan personel tentara Rusia dengan modus serupa, yakni menawarkan gaji besar kepada WNI yang berminat.
Ukraina melaporkan delapan WNI teridentifikasi tergabung dalam operasi perekrutan tersebut. Menurut keterangan dokumen yang dilampirkan, Rusia memberikan akses visa kepada kedelapan orang itu.
Kasus serupa pernah menjerat warga Indonesia lain. Satria Arta Kumbara, mantan prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut, pada Juli 2025 mengunggah video di media sosial yang meminta Presiden Prabowo Subianto memulangkannya ke Indonesia dalam kondisi terluka. Sejak Agustus 2025, keberadaannya belum diketahui.
Adapun Muhammad Rio, mantan anggota Satuan Brimob Kepolisian Daerah Aceh, memutuskan bergabung dalam perekrutan militer Rusia karena alasan ekonomi. Ia menyatakan menerima 210. 000 rubel atau setara Rp 42 juta per bulan, serta bonus awal Rp 420 juta.