Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membahas skema One Stop Security (OSS) untuk mempercepat perpindahan penumpang penerbangan domestik tanpa menurunkan standar keamanan penerbangan. Dengan skema ini, hasil pemeriksaan keamanan di bandara asal dapat diakui sehingga penumpang transfer tidak perlu diperiksa ulang di bandara transit, selama semua persyaratan keamanan terpenuhi.
Pembahasan itu menjadi salah satu agenda Pertemuan Ke-3 Komite Nasional Keamanan Penerbangan (KNKP) Tahun 2026 yang digelar Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub di Jakarta, Kamis (12/11/2026). Pertemuan mengusung tema penilaian keamanan yang efektif dalam penanganan penumpang transit dan transfer domestik untuk meningkatkan pelayanan.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa menjelaskan, usulan penerapan OSS diajukan PT Angkasa Pura Indonesia untuk penumpang transit dan transfer penerbangan domestik ke domestik di bandara yang dikelolanya. Menurut dia, skema itu merupakan upaya menyederhanakan pemeriksaan yang berulang agar waktu perpindahan penumpang lebih singkat dan risiko keterlambatan akibat pemeriksaan ulang dapat ditekan.
Lukman menegaskan penyederhanaan prosedur tidak berarti kewajiban pemeriksaan keamanan dikurangi. Aspek keamanan tetap menjadi syarat utama sebelum penumpang naik ke pesawat lanjutan.
Berdasarkan ketentuan International Civil Aviation Organization (ICAO) dalam Annex 17 dan Dokumen 8973, penumpang transfer beserta bagasi kabin dan bagasi tercatat pada prinsipnya wajib diperiksa sebelum naik pesawat lanjutan. Pemeriksaan ulang baru dapat ditiadakan jika ada validasi bahwa langkah keamanan di bandara asal memenuhi standar yang setara. Selain itu, harus ada jaminan perlindungan berkelanjutan terhadap potensi tindakan melawan hukum (acts of unlawful interference) selama penumpang dan bagasi berpindah. Prinsip ini dikenal sebagai pengakuan kesetaraan langkah-langkah keamanan (Recognition of Equivalence of Security Measures).
Karena itu, penerapan OSS memerlukan kesesuaian standar, koordinasi, dan mekanisme pengawasan agar tidak ada celah keamanan selama proses transfer.
Dalam pembahasan, terdapat lima aspek yang menjadi perhatian:
Kolaborasi pemangku kepentingan. Koordinasi dan kepercayaan antarpihak diperlukan agar standar keamanan selaras.
Optimalisasi sumber daya keamanan. Fasilitas, personel, dan perangkat pemeriksaan harus dimanfaatkan efektif tanpa menurunkan kualitas pemeriksaan.
Percepatan layanan transfer. Alur dan prosedur yang lebih terintegrasi diharapkan memperlancar perpindahan penumpang.
Eliminasi duplikasi pemeriksaan. Pemeriksaan berulang yang tidak perlu diminimalkan.
Peningkatan pengalaman penumpang. Integrasi layanan diharapkan membuat perjalanan lebih lancar dan nyaman.
Lukman menyatakan forum KNKP menjadi wadah menyamakan persepsi dan merumuskan langkah penerapan OSS yang tepat, terukur, dan sesuai standar keamanan penerbangan. Menurut dia, efisiensi layanan harus berjalan beriringan dengan jaminan keamanan. Ditjen Perhubungan Udara berencana terus mendorong sinergi para pemangku kepentingan untuk meningkatkan standar keamanan dan kualitas layanan penerbangan nasional.






