BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan apresiasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atas pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Kasus ini menyeret mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Listyo Sigit Prabowo serta dua perwira tinggi Polri.
Dedi menyampaikan penghormatan dan apresiasinya kepada Kapolri, Kabareskrim, dan seluruh jajaran dalam keterangan yang diterima Kamis (5/11/2026). Menurut dia, penegakan hukum dalam perkara ini harus menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang pangkat maupun jabatan. Ia menilai keberanian aparat patut dihargai, tetapi penanganan harus tetap proporsional dan profesional.
Pernyataan Dedi muncul di tengah sorotan publik terhadap kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses tanpa hak (illegal access) yang salah satu sasarannya adalah Presiden Prabowo. Polri sebelumnya menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Dedi berharap penanganan kasus ini tidak berhenti sebagai perkara hukum semata. Ia ingin prinsip kesetaraan di hadapan hukum menjadi semangat Polri dalam bertugas, termasuk melindungi masyarakat yang berada dalam posisi lemah.
Ia juga mengingatkan seluruh lembaga yang memiliki kewenangan penyadapan agar tidak menyalahgunakannya. Menurut Dedi, penyadapan hanya boleh dilakukan untuk penegakan hukum serta menjaga keamanan dan keselamatan negara sesuai ketentuan perundang-undangan, bukan untuk kepentingan politik atau kepentingan lain yang bertentangan dengan undang-undang.






