Jakarta – Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) bersama Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabes TNI AD) menggelar forum koordinasi untuk menyusun kajian strategis Triwulan IV tentang pembangunan wilayah perbatasan Kalimantan. Forum berlangsung di Kantor Sekretariat Tetap BNPPDT, Jakarta, Kamis (5/11/2026), dan membahas pengumpulan data serta informasi untuk mendukung pertahanan pulau-pulau besar dan gugusan pulau strategis.

Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris BNPPDT sekaligus Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Nurdin, mengatakan pihaknya telah menyiapkan tanggapan tertulis sebagai bahan kajian Staf Ahli Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad). Ia menegaskan pengelolaan kawasan perbatasan membutuhkan kolaborasi TNI AD, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah. Nurdin juga berharap BNPP yang baru, yakni BNPPDT, segera beroperasi penuh. Menurut dia, aspek pertahanan dan kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan perbatasan.

Deputi Bidang Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPPDT, Mayjen TNI Edi Nurhabad, menekankan perlunya penanganan perbatasan secara terpadu. Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), katanya, melibatkan berbagai unsur seperti Imigrasi dan Bea Cukai sehingga memerlukan koordinasi lintas instansi. “Tidak boleh ada ego sektoral,” ujarnya.

Edi menyebut TNI AD turut membantu pembangunan lewat program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Karya Bakti, antara lain pembangunan jembatan, penanganan krisis air bersih, serta renovasi rumah tidak layak huni. Ia mengingatkan, pembangunan itu perlu disertai perencanaan pemeliharaan agar manfaatnya berkelanjutan, dan menilai konektivitas perbatasan sebagai pekerjaan rumah lama yang perlu segera dituntaskan.

Dari pihak Mabes TNI AD, Mayjen TNI Ari Estefanus menjelaskan bahwa kajian ini bertujuan menghimpun data dan masukan sebagai bahan rekomendasi bagi Kasad. Data itu telah dikumpulkan dari sejumlah kementerian/lembaga, termasuk Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Mabes TNI, dan BNPPDT. Menurut Ari, pembangunan perbatasan tidak cukup berorientasi pada kesejahteraan warga, tetapi juga harus memperhitungkan fungsi pertahanan negara. Letak Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia membuat kawasan itu strategis bagi kedaulatan, sehingga pembangunan infrastruktur perlu diselaraskan dengan kebutuhan pertahanan dan kepentingan masyarakat.

Ari juga menyoroti pentingnya pengawasan patok batas negara melalui Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP), yang membantu pemeriksaan patok yang bergeser, hilang, atau rusak. Ia pun meminta koordinasi antara pengelola PLBN dan personel Pengamanan Perbatasan (Pamtas), yang masing-masing memiliki tugas dan prosedur operasional sendiri.

Kasad Bidang Kamnas, Kolonel Arh. Heri Purwanto, memaparkan bahwa perbatasan darat Indonesia–Malaysia di Kalimantan membentang lebih dari 2. 000 kilometer dengan lebih dari 6. 000 patok batas yang harus dipelihara. JIPP telah terhubung sepanjang hampir 1. 900 kilometer, sedangkan lebih dari 140 kilometer belum terbangun.

Heri mengidentifikasi tiga kesenjangan dalam pembangunan kawasan perbatasan. Pertama, kontribusi infrastruktur terhadap kebutuhan pertahanan belum terpetakan. Kedua, perencanaan antarkementerian/lembaga belum terpadu secara optimal. Ketiga, pengelolaan aset dan pembiayaan pemeliharaan setelah pembangunan selesai belum jelas.

Melalui kajian ini, Staf Ahli Kasad berharap tersusun matriks prioritas pembangunan perbatasan yang memadukan aspek mobilitas, logistik, konektivitas, kesejahteraan masyarakat, kesiapan pertahanan, dan pengawasan. BNPPDT menilai sinergi dengan TNI AD dan seluruh pemangku kepentingan sebagai bagian penting untuk mewujudkan pengelolaan perbatasan yang terpadu.