JAKARTA — Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional sepanjang 2025 hingga 2026 menjadi perhatian dalam pembahasan keamanan nasional. Kasus tersebut memunculkan persoalan mengenai pengawasan teknologi intersepsi, potensi penyalahgunaan kewenangan oleh pihak internal, serta perlindungan informasi strategis negara.
Salah satu sistem yang menjadi sorotan adalah Lawful Interception Management System (LIMS), yaitu platform yang menghubungkan kebutuhan penyadapan aparat dengan infrastruktur operator telekomunikasi. Berdasarkan keterangan Bareskrim Polri pada 3 November 2026, sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server LIMS tanpa melalui verifikasi dan tanpa dasar penyelidikan atau penyidikan yang sah.
Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Indonesia (CISSReC), Pratama Persadha, menilai persoalan tersebut memperlihatkan kerentanan dalam pengendalian akses, mekanisme otorisasi, dan pengawasan internal. Menurutnya, ancaman keamanan tidak selalu berasal dari peretas eksternal, tetapi juga dapat muncul dari individu yang memiliki akses resmi terhadap sistem. Kondisi tersebut dikenal sebagai insider threat atau ancaman dari orang dalam.
Pratama menjelaskan bahwa pencegahan penyalahgunaan sistem perlu dilakukan melalui pemisahan kewenangan (separation of duties). Satu orang tidak seharusnya memiliki kendali penuh untuk menentukan target, menyetujui permintaan, menjalankan penyadapan, sekaligus mengelola hasil intersepsi. Selain itu, pembatasan hak akses berdasarkan tugas (least privilege) dan pencatatan aktivitas digital yang tidak dapat dimanipulasi (immutable audit log) diperlukan untuk memastikan setiap tindakan dapat ditelusuri.
Persoalan semakin serius setelah muncul dugaan perintah penghapusan berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026. Pratama menilai penyidik perlu melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap log server, aktivitas akun administrator, perubahan konfigurasi jaringan, serta rekaman komunikasi antara LIMS dan operator telekomunikasi. Audit independen juga diperlukan untuk memastikan tidak terdapat penyalahgunaan kewenangan dalam pengoperasian perangkat intersepsi.
Selain aspek teknis, kasus tersebut memiliki implikasi terhadap keamanan informasi strategis nasional. Komunikasi Presiden dapat memuat informasi mengenai kebijakan ekonomi, posisi diplomasi, hingga keputusan pertahanan dan keamanan. Kebocoran informasi semacam itu berpotensi memengaruhi kepentingan nasional serta posisi tawar Indonesia dalam hubungan internasional. Oleh karena itu, pengelolaan teknologi penyadapan perlu disertai pengawasan hukum, administratif, dan teknis yang ketat agar kewenangan negara tidak digunakan di luar ketentuan.






