YOGYAKARTA — Sejumlah pakar Universitas Gadjah Mada (UGM) menyoroti perkembangan politik nasional setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI pada Kamis (12/11/2026). Pengunduran diri tersebut dinilai memiliki implikasi terhadap konfigurasi kekuasaan nasional, khususnya hubungan politik antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo.

Dosen Politik dan Pemerintahan UGM, Dr. Mada Sukmajati, menilai dinamika tersebut tidak dapat dilepaskan dari perubahan relasi politik antara Prabowo dan Jokowi. Ia menduga terdapat pergeseran kesepakatan politik yang sebelumnya menjadi salah satu faktor dalam pembentukan konfigurasi kekuasaan nasional. Namun, Mada mengingatkan bahwa dugaan keterkaitan antara persoalan penyadapan dan pengunduran diri Gibran belum dapat disimpulkan tanpa bukti yang memadai.

Menurut Mada, kemungkinan ketegangan politik antara Prabowo dan Gibran dapat berkembang setelah munculnya persoalan dugaan penyadapan yang kemudian diikuti upaya negosiasi yang tidak mencapai kesepakatan. Ia menilai situasi tersebut berpotensi memengaruhi posisi politik Gibran dalam pemerintahan. Bahkan, menurutnya, kondisi tersebut dapat memunculkan dorongan agar Gibran mengundurkan diri atau menghadapi proses pemakzulan.

Sementara itu, Pakar Komunikasi Politik UGM, Prof. Nyarwi Ahmad, menyoroti hubungan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik penyadapan dengan Joko Widodo. Menurutnya, kedekatan tersebut dapat membentuk persepsi dan asosiasi politik di tengah masyarakat. Ia menekankan pentingnya mengidentifikasi pihak yang menggunakan serta memperoleh manfaat dari informasi hasil penyadapan. Meski demikian, Nyarwi mengingatkan bahwa asosiasi politik tidak dapat dijadikan bukti keterlibatan seseorang tanpa proses pembuktian hukum.

Dari perspektif hukum, Pakar Hukum Pidana UGM, Muhammad Fatahillah Akbar, menjelaskan bahwa sejumlah persoalan yang berkembang, mulai dari polemik dokumen pendidikan Gibran hingga dugaan penyadapan yang melibatkan mantan Kepala Kepolisian, merupakan peristiwa yang secara hukum berdiri sendiri. Kendati demikian, kemunculannya dalam waktu berdekatan menimbulkan pertanyaan mengenai kemungkinan keterkaitan politik di balik rangkaian peristiwa tersebut.

Akbar juga menegaskan bahwa pemberhentian presiden dan wakil presiden memiliki mekanisme konstitusional yang berbeda dengan pemberhentian menteri. Proses pemberhentian presiden atau wakil presiden harus melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR sesuai ketentuan konstitusi. Hal tersebut berbeda dengan pemberhentian menteri yang merupakan kewenangan presiden. Pandangan para pakar tersebut disampaikan dalam Diskusi Pojok Bulaksumur di Gedung Pusat UGM, Kamis (12/11/2026).