WASHINGTON – Kemenangan Partai Demokrat dalam pemilihan umum sela atau midterm elections Amerika Serikat membawa perubahan besar terhadap kekuatan politik Presiden Donald Trump. Partai oposisi berhasil merebut kendali Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Republik dalam pemungutan suara pada Selasa (3/11/2026).

Berdasarkan penghitungan yang dilaporkan CNN Indonesia hingga Kamis pagi, Demokrat telah mengamankan 245 kursi Dewan Perwakilan Rakyat dan 54 kursi Senat. Hasil tersebut memastikan partai oposisi menguasai kedua kamar Kongres, sekaligus mengakhiri dominasi Partai Republik yang sebelumnya mendukung berbagai agenda pemerintahan Trump.

Perubahan komposisi Kongres diperkirakan membawa tantangan bagi Trump dalam menjalankan dua tahun terakhir masa kepresidenannya. Dengan kendali legislatif berada di tangan Demokrat, pemerintah harus membangun kesepakatan lintas partai untuk meloloskan berbagai rancangan undang-undang, termasuk kebijakan anggaran, perpajakan, dan program prioritas nasional.

Situasi tersebut juga meningkatkan risiko kebuntuan politik antara Gedung Putih dan Kongres. Partai Demokrat memiliki kewenangan lebih besar dalam menentukan agenda pembahasan legislasi, sementara Trump tetap memegang hak veto terhadap rancangan undang-undang yang telah disahkan Kongres. Perbedaan kepentingan kedua pihak berpotensi mempersulit pengambilan keputusan, terutama mengenai pendanaan pemerintah federal dan kebijakan ekonomi.

Selain menghadapi hambatan legislasi, Trump berpotensi menjadi sasaran pengawasan yang lebih ketat. Sejumlah pemimpin Demokrat telah menyatakan rencana menggunakan kewenangan komite Kongres untuk menyelidiki kebijakan pemerintahan, termasuk hubungan pejabat dengan perusahaan swasta serta berbagai kontroversi yang muncul selama kepemimpinan Trump.

Kemenangan Demokrat juga membuka kemungkinan munculnya kembali proses pemakzulan atau impeachment. Pada masa jabatan pertamanya, Trump pernah dimakzulkan dua kali oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi tidak diberhentikan karena Senat membebaskannya dalam kedua persidangan tersebut. Meski Demokrat kini menguasai Kongres, pemakzulan tidak otomatis berujung pada pemberhentian presiden karena diperlukan dukungan dua pertiga anggota Senat untuk menjatuhkan putusan bersalah.

Dampak lainnya terlihat pada kewenangan Trump dalam menunjuk pejabat tinggi pemerintahan dan hakim federal. Mayoritas Demokrat di Senat dapat memperketat proses persetujuan calon yang diajukan Gedung Putih, termasuk apabila muncul kekosongan jabatan hakim Mahkamah Agung. Perubahan ini akan berlaku ketika anggota Kongres hasil pemilu mulai menjalankan masa jabatan pada 3 Januari 2027.

Di bidang kebijakan luar negeri, kemenangan Demokrat turut meningkatkan tekanan terhadap kelanjutan operasi militer Amerika Serikat di Iran. Partai tersebut selama ini mengkritik kebijakan perang pemerintahan Trump dan berpeluang menggunakan pengawasan anggaran serta pemeriksaan Kongres untuk meminta pertanggungjawaban atas operasi militer. Meski demikian, belum terdapat kepastian bahwa seluruh anggota Demokrat akan mendukung pembatasan pendanaan perang.

Trump sendiri mengakui bahwa konflik dengan Iran dan kenaikan harga bahan bakar turut memengaruhi hasil pemilu. Menurut laporan Reuters dan Associated Press, Trump tetap mempertahankan keputusan militernya, tetapi menyatakan kemungkinan bekerja sama dengan Demokrat dalam menjalankan pemerintahan. Ia juga mengingatkan bahwa hak veto presiden dapat digunakan apabila kebijakan yang diajukan Kongres tidak memperoleh persetujuannya.

Hasil pemilu sela tersebut tidak mengubah kedudukan Trump sebagai presiden Amerika Serikat. Namun, perubahan kendali Kongres membuat pemerintahannya harus menghadapi pengawasan lebih kuat dan negosiasi politik yang lebih kompleks. Dalam dua tahun mendatang, hubungan antara Gedung Putih dan mayoritas Demokrat di Kongres akan menjadi faktor penting dalam menentukan arah kebijakan domestik maupun luar negeri Amerika Serikat.