JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mengaku belum mengetahui apakah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut menjadi sasaran penyadapan ilegal. Yusril menegaskan bahwa informasi yang diterimanya sejauh ini baru menyebut Presiden Prabowo Subianto, sejumlah menteri, dan politisi.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa dirinya belum dapat memastikan keterlibatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai pihak yang turut menjadi sasaran penyadapan ilegal. Pernyataan tersebut disampaikan Yusril ketika menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Saat ditanya apakah Gibran juga ikut disadap, Yusril menjawab, "Wallahualam bissawab." Ia menjelaskan bahwa informasi yang sejauh ini diterimanya hanya berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, sejumlah menteri, serta beberapa politisi. Dengan demikian, belum terdapat informasi yang dapat memastikan apakah Wakil Presiden turut menjadi target penyadapan.

Kasus ini mencuat setelah Bareskrim Polri mengungkap dugaan praktik penyadapan ilegal yang menyasar sejumlah tokoh penting di Indonesia. Berdasarkan keterangan Yusril, dugaan penyadapan tersebut diperkirakan telah berlangsung sejak Januari 2025 dan masih berlanjut hingga proses pelaporan serta penyelidikan dilakukan.

Dalam perkembangan penanganan perkara, tiga perwira tinggi Polri telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Mabes Polri. Yusril menegaskan bahwa penetapan tersangka dan penahanan tersebut telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Ia juga memastikan bahwa hak-hak para tersangka telah dipenuhi sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut Yusril, para tersangka dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang berkaitan dengan dugaan penyadapan tanpa hak dan tindakan melawan hukum terhadap informasi elektronik.

Lebih lanjut, Yusril menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin berspekulasi mengenai pihak-pihak yang menjadi sasaran maupun motif di balik dugaan penyadapan tersebut. Ia meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada penyidik Polri untuk mengungkap perkara berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan selama proses penyidikan.

Yusril juga menekankan bahwa perkara tersebut hingga saat ini berfokus pada dugaan tindak pidana penyadapan dan intersepsi ilegal, bukan tindak pidana makar. Menurutnya, penentuan unsur pidana harus didasarkan pada alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku, bukan asumsi atau dugaan semata.

Selain memastikan proses hukum berjalan, Yusril menyampaikan perlunya evaluasi terhadap mekanisme pengawasan penggunaan kewenangan penyadapan oleh lembaga negara. Pemerintah juga berencana melakukan koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengevaluasi pengawasan penggunaan perangkat penyadapan agar tidak disalahgunakan di luar kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Hingga saat ini, pertanyaan mengenai apakah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut menjadi sasaran penyadapan masih belum mendapatkan kepastian. Pemerintah melalui Yusril menegaskan bahwa proses penyidikan harus terus berjalan secara objektif dan transparan guna mengungkap fakta serta memastikan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.