BOGOR – Teknologi penyadapan berkembang jauh melampaui telepon konvensional. Berikut fakta-fakta yang terdokumentasi.
Pegasus, buatan perusahaan Israel NSO Group, adalah contoh paling terkenal. Perangkat lunak ini dirancang agar dipasang secara diam-diam dan jarak jauh di ponsel iOS dan Android. Analisis teknis publik pertamanya terbit pada Agustus 2016, setelah Citizen Lab dan Lookout Security menangkap upaya gagal menyerang iPhone seorang aktivis HAM.
NSO mengaku hanya menjual produknya ke pemerintah untuk memerangi teror dan kejahatan. Namun hasil riset Citizen Lab menunjukkan penggunaannya meluas. Citizen Lab menemukan 36 kelompok operator Pegasus yang menyasar target di 45 negara. NSO sendiri pernah menyatakan kepada anggota parlemen Eropa bahwa pelanggannya kurang dari 50, termasuk lebih dari lima negara anggota Uni Eropa.
Sasarannya tak selalu penjahat. Citizen Lab mengonfirmasi sedikitnya 30 korban Pegasus di kalangan pegiat prodemokrasi Thailand pada Oktober 2020-November 2021. Telepon seorang tokoh Mesir bahkan terinfeksi dua spyware sekaligus, Pegasus dan Predator buatan Cytrox, yang dijalankan dua pelanggan pemerintah berbeda. NSO membantah tuduhan penyalahgunaan itu.
Jenis lain adalah IMSI catcher, yang sering disebut Stingray. Alat ini meniru menara seluler agar ponsel di sekitarnya menyambung ke alat tersebut. Merek Stingray dikembangkan dan dipasarkan Harris Corporation. Perusahaan Jerman Rohde & Schwarz sudah menjual IMSI catcher pertama pada 1996.
Daya jangkaunya terbatas, dan tidak semua model menyadap isi percakapan. Pengawas privasi Kanada, setelah memeriksa perangkat kepolisian federal RCMP, menyatakan model yang dipakai tidak bisa menyadap suara atau pesan teks.
Persoalan utama sering ada di pengawasan, bukan di alatnya. Polisi di banyak negara enggan membicarakan alat ini, antara lain karena perjanjian kerahasiaan dengan pemasok. Di Amerika Serikat, hakim di Tacoma menandatangani lebih dari 170 perintah antara 2009 dan 2014 yang tanpa sadar mengizinkan pemakaian Stingray karena polisi tidak mengungkapkannya.
Penyadapan di Indonesia pada dasarnya dilarang kecuali dilakukan pihak berwenang. Mahkamah Konstitusi lewat Putusan No. 5/PUU-VIII/2010 membatalkan pasal UU ITE yang menyerahkan tata cara penyadapan pada peraturan pemerintah. KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) memandatkan penyadapan diatur dalam undang-undang, tetapi aturan khususnya belum ada. Seorang guru besar, Prof Bayu, menekankan perlunya kewajiban memusnahkan hasil sadapan yang tak berkaitan dengan tindak pidana yang diusut.
Bareskrim Polri menetapkan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH pada Selasa (3/11/2026). Mereka diduga memerintahkan penyadapan sepanjang 2025-2026 tanpa surat permohonan penyidik dan lampiran laporan polisi, dan tindakan itu diduga tak berkaitan dengan penegakan hukum. Ketiganya diduga memasukkan nomor target ke server LIMS tanpa verifikasi. Sasarannya, menurut kepolisian, mencakup Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media, hingga pengusaha. Tujuan penyadapan itu belum diungkap Bareskrim.
Penyidik menerapkan Pasal 332 KUHP (ancaman maksimal enam tahun) dan Pasal 32 ayat (1) UU ITE (ancaman delapan tahun). Para tersangka berstatus diduga dan berhak atas asas praduga tak bersalah.






