Indonesia, Turki, Qatar, dan Pakistan menandatangani Memorandum Badr di Doha, Qatar, Rabu (21/10/2026). Nota kesepahaman multilateral ini memperkuat kerja sama pertahanan dan industri militer keempat negara. Cakupannya meliputi produksi persenjataan bersama, pertukaran teknologi, penelitian, dan pelatihan militer.
Menurut laporan Anadolu Agency, Kamis (22/10/2026), Memorandum Badr menjadi kerangka kerja sama industri pertahanan antarnegara peserta. Dokumen ini bukan perjanjian pertahanan kolektif, sehingga tidak otomatis mewajibkan para anggotanya membantu secara militer jika salah satu negara diserang.
Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Pertahanan Nasional Turki Yasar Guler dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Negara Urusan Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdulrahman bin Hasan Al Thani. Hadir pula Wakil Menteri Pertahanan Indonesia Yusuf Jauhari dan Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Muhammad Asif. Kepala Sekretariat Industri Pertahanan Turki Haluk Gorgun turut membubuhkan tanda tangan mewakili Turki.
Kementerian Pertahanan Nasional Turki menjelaskan, “Badr” berarti bulan purnama. Memorandum ini dirancang untuk meningkatkan produksi militer dan memperkuat kemampuan pertahanan negara peserta. Kerja sama tersebut juga diharapkan melahirkan solusi pertahanan yang sejalan dengan perkembangan teknologi militer modern.
Selain aspek militer, memorandum ini membawa sasaran ekonomi lewat penggabungan kapasitas produksi industri pertahanan masing-masing negara. Integrasi industri itu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pertahanan negara peserta, sekutu, dan mitra mereka.
Informasi yang diperoleh Anadolu menyebutkan memorandum berlaku sejak ditandatangani. Pelaksanaannya diawasi dua badan. Dewan Eksekutif bertugas mengidentifikasi proyek, sedangkan Dewan Strategis menetapkan jadwal sekaligus memberi persetujuan.
Prabowo: Indonesia Tak Ikut Blok Militer
Di Jakarta pada hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak akan bergabung dengan blok kekuatan atau pakta militer mana pun. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya konflik dan persaingan global saat ia membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (21/10/2026).
“Kita tidak mau ikut blok mana pun,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, sikap itu merupakan kelanjutan prinsip politik luar negeri yang diwariskan para pendiri bangsa. Indonesia, katanya, harus menjalin hubungan dengan negara-negara besar sekaligus menjaga kepentingan nasional, tanpa meninggalkan sikap menentang penjajahan dan imperialisme.
Ia menyebut pendekatan tersebut sebagai good neighbour policy atau kebijakan bertetangga baik. Kebijakan itu, kata Prabowo, telah ia jalankan sejak menjabat Menteri Pertahanan pada era Presiden Joko Widodo.






