JAKARTA – Istana Kepresidenan meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan adanya pihak yang menjadi 'musuh dalam selimut' di lingkungan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Langkah tersebut menjadi perhatian setelah terungkapnya kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan pengawasan dan pembenahan internal guna menjaga keamanan serta kelancaran jalannya pemerintahan. Hal itu disampaikannya setelah menghadiri rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
"Kalau kewaspadaan kan terus-menerus, ya. Kewaspadaan terus-menerus. Bersih-bersih terus," ujar Prasetyo saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai kemungkinan adanya pihak internal yang terlibat dalam kasus penyadapan tersebut.
Prasetyo juga meminta seluruh pihak yang menangani perkara tersebut bekerja secara profesional dan tidak menutupi informasi penting dalam proses penyidikan. Ia menekankan bahwa penanganan kasus harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan sehingga setiap pihak yang diduga terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan bukti hukum.
"Diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, transparan. Dan juga jangan ada yang ditutup-tutupi," tegasnya.
Kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut saat ini telah menyeret empat jenderal Polri sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi. Berdasarkan keterangan penyidik Bareskrim Polri, praktik penyadapan diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 dengan menyasar sejumlah pihak, mulai dari Presiden Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, pengusaha, hingga kalangan media dan masyarakat.
Penyidik menduga penyadapan dilakukan dengan memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui verifikasi dan prosedur hukum yang berlaku. Dalam perkembangan penyidikan, tiga tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob, sedangkan Slamet Uliandi belum ditahan karena pertimbangan kondisi kesehatan.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto sebelumnya menjelaskan bahwa Slamet diduga memiliki kewenangan memberikan persetujuan atas pelaksanaan penyadapan. Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan data hasil penyadapan yang dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari pejabat terkait.
Di tengah perkembangan kasus tersebut, Prasetyo mengaku belum memperoleh informasi mengenai dugaan keterlibatan ketua umum partai politik. Ia juga meminta seluruh jajaran pemerintahan tetap fokus menjalankan tugas dan pelayanan publik meskipun proses hukum masih berlangsung.
"Pegawai dulu, pegawai dulu. Fokus kerja lah," kata Prasetyo ketika ditanya mengenai kemungkinan evaluasi di lingkungan Istana.
Pemerintah menegaskan bahwa kewaspadaan dan pembenahan internal akan terus dilakukan bersamaan dengan proses penegakan hukum. Sementara itu, penyidik masih mendalami peran masing-masing tersangka serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.






