Jakarta – Kerja sama industri pertahanan Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) dinilai masih menghadapi tantangan besar, terutama saling ketidakpercayaan antara kedua pihak. Penilaian itu disampaikan konsultan industri dan pasar pertahanan Marapi Consulting and Advisory, Alman Helvas Ali, dalam kolom opininya di CNBC Indonesia, Minggu (8/11/2026), menjelang forum Defense Industry Cooperation Committee (DICC) RI–Korsel di Jakarta pekan ini.

Menurut Alman, penandatanganan kesepakatan antara Naval Group dan PT PAL Indonesia untuk menjajaki layanan pemeliharaan, perbaikan, dan overhaul (MRO) kapal selam DSME 209/1400 bukan hal mengejutkan, karena tanda-tandanya sudah terlihat dua tahun lalu. Pada pekan yang sama, CEO Hanwha Ocean, penerus DSME, berkunjung ke Jakarta untuk menjajaki keterlibatan dalam MRO kapal selam buatan Korsel tersebut. Alman menyebut perkembangan itu mengecewakan bagi Hanwha Ocean.

Ia menilai kasus kapal selam DSME 209/1400 merupakan pemicu pertama ketidakpercayaan kedua negara di bidang industri pertahanan. Kasus kedua adalah program jet tempur generasi 4, 5 KFX/IFX, yang setelah memasuki tahap produksi dikenal sebagai KF-21. Dalam program itu, katanya, ketidakpercayaan jauh lebih dalam, dengan masing-masing pihak memiliki ketidakpuasan. Ia menyebut puncaknya adalah penundaan pembayaran cost-share Indonesia sebesar 20 persen selama bertahun-tahun, serta penahanan sejumlah insinyur Indonesia di Korsel lebih dari satu tahun terkait persoalan flash disk. Alman juga menyebut ada kekurangan Indonesia dalam memenuhi komitmen KFX/IFX di luar isu pembayaran yang selama ini tidak diungkap ke publik.

Alman memaparkan empat catatan penting dalam hubungan kedua negara:

Saling ketidakpercayaan. Menurutnya, ini tantangan utama dan bersifat timbal balik. Ia menilai pemerintah dan industri pertahanan ibarat dua sisi koin yang sama, sehingga sikap pemerintah akan diikuti perusahaan.

Sektor kerja sama terbatas. Kerja sama baru terbatas pada dirgantara, sedangkan sektor lain lebih bersifat komersial. Ia mencontohkan tawaran KAI memindahkan fasilitas produksi pesawat latih KT-1 ke PT Dirgantara Indonesia yang kurang disambut karena masalah teknis dan pemasaran. Rencana pabrik munisi Poongsan di Indonesia juga dinilai terhenti. Realisasi Industrial Collaboration Agreement (ICA) KAI–PT DI untuk KF-21 disebut bergantung pada faktor eksternal dan internal Indonesia.

Aspek regulasi. Korsel disebut masih memberi perhatian khusus pada kapasitas Indonesia mengamankan teknologi pertahanan. Menurut Alman, Indonesia belum memiliki aturan nasional tentang teknologi pertahanan, apalagi sistem terintegrasi dari Kementerian Pertahanan hingga pabrik peralatan pertahanan.

Kesetaraan persaingan (level playing field). Bappenas telah menyediakan alokasi pinjaman luar negeri US$34, 8 miliar bagi Kementerian Pertahanan untuk Renstra 2025–2029. Alman mempertanyakan apakah ada kesetaraan bagi perusahaan Korsel ketika pengadaan cenderung melalui makelar, dan apakah keputusan di Jakarta menguntungkan semua perusahaan Korsel atau hanya sebagian.

Menurut rencana awal, sejumlah perusahaan pertahanan besar Korsel, seperti KAI dan LIG Defense & Aerospace, akan hadir dalam DICC, dan CEO beberapa di antaranya akan terlibat dalam kegiatan di Kementerian Pertahanan. Hal itu dinilai mencerminkan keinginan mereka merebut ceruk signifikan di pasar pertahanan Indonesia.

Salah satu harapan utama Korsel dalam forum tersebut adalah kepastian kontrak akuisisi 16 KF-21 Block II senilai US$3 miliar. Alman menyebut otoritas pengadaan pertahanan Indonesia sebelumnya menjamin kontrak akan diteken tahun ini. Karena 2026 tinggal kurang dari dua bulan, ia memperkirakan isu itu akan diangkat Korsel di DICC. Jika jawaban Indonesia tidak sesuai harapan, ketidakpercayaan Korsel terhadap komitmen Indonesia dinilai dapat makin menguat.