TOKYO – Jepang dan Vietnam kembali membahas kemungkinan pengembangan dan produksi bersama kapal pendarat cepat. Pembahasan itu muncul dalam pertemuan Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi dengan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Vietnam Phan Van Giang pada Senin (9/11/2026), menurut Kementerian Pertahanan Jepang.
Gagasan ini sebenarnya sudah bergulir sejak pertengahan tahun. Pada 13 Juli 2026, kedua menteri menyepakati dimulainya pembicaraan menuju kerja sama konkret, termasuk kemungkinan pengembangan dan produksi bersama kapal pendarat cepat. Saat itu Giang berkunjung ke Jepang untuk pertama kalinya dalam lima tahun.
Pembicaraan berlanjut pada 28 Oktober. Di sela Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN Plus (ADMM-Plus) ke-13 di Filipina, kedua menteri menegaskan bahwa pembahasan di tingkat kelompok kerja direktur tentang alih peralatan pertahanan terus berjalan. Mereka sepakat melanjutkannya demi mewujudkan kerja sama tersebut.
Detail proyeknya masih gelap. Belum diketahui apakah yang dimaksud kapal pendarat konvensional berpenggerak waterjet, hovercraft, atau konstruksi lain, begitu pula kapasitas muatan, kecepatan, dan jadwalnya. Koizumi hanya menyebut “fast landing craft” secara umum, yakni kapal pengangkut personel dan perbekalan dari kapal angkut di lepas pantai ke pantai dengan mobilitas lebih tinggi dibanding kapal pendarat biasa. Hingga 10 November, belum ada pengumuman soal desain, spesifikasi teknis, jumlah kapal, maupun jadwal produksi.
Sebagian pengamat menilai titik awal yang mungkin adalah Caimen Japan, kapal pendarat cepat generasi berikutnya untuk Pasukan Bela Diri Jepang yang dikembangkan Japan Marine United (JMU) bersama BMT. Kapal berukuran sekitar 30 meter dengan lambung tri-bow itu dirancang melaju lebih dari 20 knot. Namun belum ada pernyataan resmi dari Tokyo maupun Hanoi yang mengaitkannya dengan proyek ini.
Kerja sama ini memunculkan kekhawatiran karena kedekatan Vietnam dengan China. Koizumi menyatakan Jepang akan melakukan langkah tegas untuk melindungi teknologi pertahanan strategisnya. Ia menyebut perlindungan teknologi perusahaan peserta lewat penyaringan ketat, pengelolaan informasi yang tepat, dan koordinasi erat dengan pihak Vietnam.
Pada 2021 kedua negara meneken perjanjian alih peralatan dan teknologi pertahanan, yang memberi Jepang kerangka hukum mengekspor peralatan militer ke Vietnam. Alih peralatan pertama terjadi pada Agustus 2024, berupa kendaraan penanganan material yang sudah dinonaktifkan.
Pembahasan produksi kapal pendarat, menurut Kementerian Pertahanan Jepang, akan dilanjutkan lewat pertemuan konsultasi pertahanan tingkat wakil menteri yang dijadwalkan Desember 2026.






