JAKARTA – Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menghadiri persidangan kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu yang menjerat mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).
Jokowi tiba di lokasi sekitar pukul 08. 30 WIB bersama putra bungsunya yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep. Kehadirannya bertujuan memenuhi panggilan jaksa penuntut umum (JPU) untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses pembuktian perkara tersebut.
Berdasarkan pantauan CNN Indonesia, Jokowi mengenakan kemeja batik bernuansa cokelat dan peci hitam. Kedatangannya disambut sekitar 1. 000 orang pendukung yang telah berkumpul di kawasan pengadilan sejak pagi.
Sejumlah pendukung terlihat mengenakan pakaian putih dan membawa poster dukungan. Jokowi sempat berinteraksi dengan massa serta melambaikan tangan kepada awak media sebelum memasuki area persidangan.
Beberapa politikus PSI turut terlihat di lokasi, di antaranya Cheryl Tanzil dan Ronald Sinaga yang dikenal dengan sapaan Bro Ron.
Kehadiran mantan kepala negara tersebut menarik perhatian masyarakat karena persidangan berkaitan dengan polemik keaslian ijazah sarjananya dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang telah menjadi perdebatan publik.
Jokowi Diperiksa sebagai Saksi dalam Perkara Roy Suryo
Persidangan kali ini memasuki tahap pemeriksaan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum.
Selain Jokowi, JPU sebelumnya menjadwalkan pemeriksaan terhadap ajudan pribadinya, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah, yang turut dipanggil untuk memberikan keterangan mengenai perkara tersebut.
Rencana menghadirkan keduanya telah disampaikan jaksa dalam persidangan pada Rabu (28/10/2026).
Pada kesempatan itu, jaksa meminta majelis hakim menjadwalkan pemeriksaan Jokowi pada 5 November 2026, bertepatan dengan agenda persidangan terdakwa lainnya, Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa.
Majelis hakim menyetujui penjadwalan tersebut. Namun, perkara Roy Suryo dan Dokter Tifa tetap diperiksa dalam persidangan terpisah meskipun dilaksanakan pada hari yang sama.
Sebelum menghadiri persidangan, Jokowi telah menyatakan kesediaannya mengikuti seluruh proses hukum dan memberikan keterangan sesuai pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim, jaksa, maupun penasihat hukum terdakwa.
Ajudannya, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah, juga telah memastikan kehadiran Jokowi sejak Rabu (4/11/2026) malam.
Sebanyak 1. 200 Personel Gabungan Dikerahkan
Kehadiran Jokowi di PN Jakarta Timur membuat aparat keamanan meningkatkan pengawasan di sekitar lokasi persidangan.
Sebanyak 1. 200 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Timur disiapkan untuk menjaga keamanan serta ketertiban selama persidangan berlangsung.
Kapolsek Cakung, Kompol Andre Tri Putra, menjelaskan bahwa pengamanan dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan massa dan potensi gangguan keamanan akibat kehadiran kelompok pendukung dari pihak yang berbeda.
Berdasarkan laporan ANTARA, aparat memperkirakan pendukung Jokowi, termasuk kelompok Projo, serta pendukung Roy Suryo akan berada di sekitar kawasan pengadilan.
Pengamanan tidak hanya difokuskan pada ruang sidang, tetapi juga mencakup lingkungan gedung pengadilan dan akses jalan di sekitarnya.
Polres Metro Jakarta Timur sebelumnya menyiapkan pola pengamanan tiga lapis. Ring pertama mencakup ruang persidangan, ring kedua berada di lingkungan gedung pengadilan, sedangkan ring ketiga meliputi kawasan luar gedung.
Kepolisian juga menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional sejak pukul 06. 00 WIB untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di sekitar PN Jakarta Timur.
Kendaraan yang melintas dari arah Klender melalui Jalan I Gusti Ngurah Rai menuju kawasan pengadilan dan Kantor Wali Kota Jakarta Timur berpotensi dialihkan melalui jalur alternatif sesuai perkembangan situasi.
Pengadilan Batasi Pengunjung Ruang Sidang
Selain memperketat pengamanan, PN Jakarta Timur memberlakukan pembatasan jumlah pengunjung yang dapat memasuki ruang persidangan.
Kepala PN Jakarta Timur, Efendi, menyatakan bahwa kapasitas ruang sidang dibatasi maksimal 80 orang untuk menjaga ketertiban serta kenyamanan selama proses pemeriksaan berlangsung.
Pembatasan tersebut berlaku bagi seluruh pengunjung, baik pendukung Jokowi, pendukung terdakwa, maupun masyarakat umum.
Efendi menegaskan bahwa persidangan tetap berlangsung secara terbuka untuk umum dan pengadilan tidak membedakan kelompok masyarakat yang ingin mengikuti jalannya proses hukum.
Pengaturan jumlah pengunjung dilakukan untuk mencegah kepadatan berlebihan dan mengurangi potensi gesekan antarkelompok yang memiliki pandangan berbeda mengenai perkara tersebut.
Roy Suryo Didakwa dalam Kasus Fitnah dan Pencemaran Nama Baik
Perkara yang menghadirkan Jokowi sebagai saksi merupakan bagian dari proses persidangan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan keaslian ijazah sarjananya.
Roy Suryo sebelumnya didakwa oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan yang berlangsung pada 17 September 2026.
Jaksa menilai Roy telah menyebarkan informasi yang dituduhkan tidak benar mengenai ijazah Jokowi sehingga menimbulkan kerugian immateriil berupa pencemaran nama baik.
Dalam surat dakwaannya, jaksa menjerat Roy dengan Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Jaksa juga mengajukan dakwaan subsidair berdasarkan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yakni Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) serta Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1), dengan ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.
Dakwaan tersebut berkaitan dengan dugaan penyebaran dan manipulasi informasi elektronik mengenai dokumen pendidikan Jokowi.
Meski demikian, seluruh tuduhan dalam surat dakwaan masih harus dibuktikan melalui proses persidangan. Roy Suryo tetap memiliki hak untuk mengajukan pembelaan dan menghadirkan bukti yang mendukung keterangannya.
UGM Sebelumnya Tegaskan Status Kelulusan Jokowi
Di tengah polemik ijazah tersebut, Universitas Gadjah Mada sebelumnya telah memberikan klarifikasi mengenai riwayat akademik Jokowi.
Melalui keterangan resmi pada 17 Juli 2025, UGM menegaskan bahwa Jokowi tercatat sebagai alumnus Fakultas Kehutanan yang memulai pendidikan pada 1980 dan dinyatakan lulus pada 5 November 1985.
Pihak universitas menyatakan bahwa keterangan tersebut didasarkan pada data serta dokumen akademik yang dimiliki Fakultas Kehutanan UGM.
Dalam klarifikasi sebelumnya pada 21 Maret 2025, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, juga menyampaikan bahwa ijazah dan skripsi Jokowi merupakan dokumen akademik asli yang diterbitkan oleh universitas.
Pernyataan tersebut disampaikan untuk menanggapi berbagai tudingan yang mempertanyakan keaslian dokumen pendidikan Jokowi, termasuk persoalan penggunaan jenis huruf pada sampul skripsi serta penomoran ijazah.
UGM menjelaskan bahwa praktik pencetakan dokumen akademik pada masa tersebut tidak dapat dinilai hanya menggunakan asumsi mengenai perkembangan teknologi pengetikan dan percetakan.
Meskipun universitas telah menyampaikan klarifikasi resmi, proses hukum terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik tetap berjalan melalui mekanisme peradilan.
Kesaksian Jokowi Menjadi Bagian Penting Pembuktian
Kehadiran Jokowi dalam persidangan memberi kesempatan kepada majelis hakim, jaksa, dan penasihat hukum terdakwa untuk menggali keterangan langsung mengenai perkara yang sedang diperiksa.
Sebagai saksi, Jokowi diharapkan memberikan penjelasan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dengan substansi dakwaan.
Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari proses pembuktian untuk menilai apakah unsur tindak pidana yang didakwakan jaksa telah terpenuhi.
Namun, kehadiran Jokowi tidak dengan sendirinya menentukan kesalahan terdakwa maupun menjadi putusan mengenai pokok perdebatan keaslian ijazah.
Penentuan bersalah atau tidaknya terdakwa sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.






