JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memutuskan untuk membatalkan rencana impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang. Sebagai gantinya, perusahaan akan mengutamakan pengadaan rangkaian kereta baru dengan melibatkan industri perkeretaapian dalam negeri.

Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menegaskan bahwa perusahaan tidak akan melanjutkan rencana mendatangkan KRL bekas dari Jepang. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan industri nasional sekaligus memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Bobby setelah menghadiri rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Ia menyebutkan bahwa pengadaan armada baru akan melibatkan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA.

Bobby menjelaskan bahwa KAI membutuhkan sebanyak 23 rangkaian kereta baru atau trainset. Dari jumlah tersebut, delapan rangkaian menjadi prioritas untuk segera dipenuhi mengingat kebutuhan operasional yang semakin mendesak. Pengadaan keseluruhan armada tersebut ditargetkan dapat direalisasikan dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun.

Sebelumnya, rencana impor KRL bekas dari Jepang sempat menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi keterbatasan armada di wilayah Jabodetabek. Usulan tersebut muncul seiring meningkatnya kebutuhan layanan transportasi publik, sementara sejumlah rangkaian kereta yang beroperasi telah memasuki usia tua.

Melalui kebijakan terbaru ini, KAI memilih mengarahkan pengadaan armada kepada produksi kereta baru dengan memanfaatkan kemampuan industri dalam negeri. Meski demikian, peluang kerja sama dengan produsen luar negeri tetap terbuka selama dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan industri nasional.

Keputusan pembatalan impor tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi KAI dan INKA untuk mempercepat proses produksi serta memastikan ketersediaan armada sesuai kebutuhan operasional. Hal ini penting agar peningkatan kualitas layanan KRL Jabodetabek tetap berjalan tanpa mengabaikan kepentingan pengembangan industri perkeretaapian nasional.