JAKARTA
— Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto mengungkapkan lima tahapan modus operandi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik yang melibatkan empat tersangka, yakni LSP, AS, EH, dan SU. Kelima tahapan itu adalah perintah penyadapan, provisioning (penyediaan), pelaksanaan penyadapan, pelaporan kepada pengguna akhir (end user), dan penghapusan data. Hal itu disampaikan Suyudi dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Suyudi, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, lalu diteruskan kepada EH dan AS. “Perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi,” katanya. Pada tahap provisioning, tim technical supporting unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon target ke dalam Lawful Interception Management System (LIMS). Langkah itu dilakukan tanpa verifikasi dan penyaringan keterkaitan nomor tersebut dengan perkara pro justitia.
Pada tahap pelaksanaan, petugas mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan melalui sistem PLX, lalu menuangkannya dalam transkrip. Hasil penyadapan kemudian dilaporkan secara berjenjang kepada Kabag Monitoring Bareskrim Polri SU hingga Jenderal LSP. Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan di sistem LIMS dan PLX diduga dihapus oleh tim TSU atas perintah AS.
Suyudi menjelaskan, provisioning berjalan melalui dua jalur. Jalur A atau jalur resmi berpedoman pada Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim Tahun 2009. Jalur ini diawali surat permohonan penyidik dan dilanjutkan dengan verifikasi persetujuan berjenjang. Sementara itu, jalur B atau “jalur atensi” diduga berjalan tanpa surat permohonan, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan. “Target disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh Kabag Mon setelah mendapat perintah dari Jenderal LSP, dilanjutkan dengan analis, persetujuan internal, dan pelaksanaan provisioning oleh tim TSU,” ujarnya.
Kedua jalur menggunakan sarana teknis yang sama, sehingga aktivitas penyadapan lewat jalur atensi diduga tersamarkan di antara penyadapan resmi. Padahal, menurut Perkap Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri, penyadapan wajib didasarkan pada permintaan tertulis penyidik yang memenuhi persyaratan dan disetujui sesuai prosedur. “Hasil penyadapan hanya diperuntukkan bagi kepentingan penyidikan yang sah, sedangkan pemusnahan data harus dilakukan sesuai ketentuan dan dilengkapi berita acara,” kata Suyudi.
Dalam perkara ini, polisi menemukan dugaan penyimpangan berupa perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, provisioning tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur, serta penghapusan data elektronik. “Seluruh dugaan tersebut menjadi bagian dari pembuktian dalam proses penyidikan,” ujar Suyudi.






