KABUPATEN BOGOR
– Karang Taruna Kabupaten Bogor, Jawa Barat, membentuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) untuk membantu masyarakat menyelesaikan berbagai persoalan hukum, administrasi, dan sosial. Pembentukan lembaga tersebut menjadi tindak lanjut program Sekolah Advokasi yang telah melatih hampir 2. 000 kader di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor.
Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor, Heri Gunawan, mengatakan LKBH dibentuk sebagai wadah resmi bagi para kader yang telah mengikuti pelatihan agar dapat memberikan pendampingan dan advokasi kepada masyarakat.
"Ini sebagai wadah atau legitimasi bahwa sekolah advokasi berjalan memang untuk kepentingan masyarakat. Para kader yang sudah dilatih memiliki lembaga resmi untuk menolong dan mengadvokasi warga," kata Heri di Cibinong, Sabtu.
Melalui Sekolah Advokasi, Karang Taruna telah memberikan pembekalan kepada ribuan kader mengenai berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari bidang hukum, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan perempuan dan anak.
Dalam pelaksanaannya, program tersebut menghadirkan sejumlah praktisi untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta. Pembekalan ini diharapkan membuat para kader mampu melakukan pendampingan awal terhadap masyarakat di wilayah masing-masing.
Heri menjelaskan, pembentukan program tersebut dilatarbelakangi masih banyaknya masyarakat yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan persoalan administratif maupun mengakses pelayanan publik akibat keterbatasan informasi.
Menurutnya, sejumlah permasalahan yang dihadapi masyarakat sebenarnya dapat diselesaikan apabila mereka memahami prosedur dan mekanisme pelayanan yang tersedia.
"Banyak permasalahan masyarakat yang sebetulnya tidak terlalu rumit, namun kekurangan pemahaman masyarakat sering kali menjadi kendala. Jadi sekolah advokasi ini diharapkan mampu menjadi solusi untuk masyarakat," ujarnya.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah masih adanya masyarakat yang belum memahami mekanisme mengakses pelayanan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC) yang disediakan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Melalui program tersebut, pemerintah daerah berupaya memberikan jaminan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, termasuk kemudahan memperoleh layanan menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) sesuai ketentuan yang berlaku.
Heri berharap kader Karang Taruna yang telah mengikuti pelatihan dapat membantu masyarakat memahami prosedur pelayanan kesehatan sekaligus memberikan pendampingan ketika menghadapi kendala birokrasi.
Selain persoalan kesehatan, para kader juga diharapkan mampu memberikan pendampingan awal terhadap masalah pendidikan, hukum, serta perlindungan perempuan dan anak. Apabila diperlukan penanganan lebih lanjut, persoalan tersebut dapat diteruskan kepada lembaga atau instansi yang berwenang.
Ia menegaskan, pembentukan LKBH merupakan bagian dari upaya memperkuat peran Karang Taruna agar tidak hanya berfokus pada kegiatan kepemudaan, tetapi juga berkontribusi langsung dalam membantu menyelesaikan persoalan sosial di masyarakat.
"Kami berharap seluruh kader yang sudah dilatih di sekolah advokasi bisa menjadi kader yang benar-benar dirasakan keberadaannya bagi masyarakat," kata Heri.






