JAKARTA – Sejumlah isu hukum menjadi perhatian publik pada Minggu (8/11/2026), mulai dari perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), rencana pembahasan kasus tersebut oleh Komisi III DPR RI, hingga klarifikasi mengenai informasi palsu terkait kebijakan surat izin mengemudi (SIM) seumur hidup.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan bahwa informasi mengenai penangkapan dua mantan Kapolri berinisial IA dan MTK tidak benar. Kabar tersebut sebelumnya beredar dan dikaitkan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal serta penghapusan data elektronik yang menjerat mantan Kapolri Jenderal Polisi LSP bersama tiga tersangka lainnya.

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin menyampaikan bantahan tersebut kepada jurnalis di Jakarta, Minggu.

Sementara itu, Komisi III DPR RI dijadwalkan menggelar rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto pada Kamis (12/11/2026). Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan rapat tersebut akan membahas kasus dugaan penyadapan ilegal, termasuk pihak yang diduga menjadi dalang serta motif di balik peristiwa tersebut.

Dari sisi politik, Juru Bicara Partai Gerindra Kamrussamad mendorong Polri memperluas penyidikan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai dugaan tindakan tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power serta kemungkinan insubordinasi di lingkungan pemerintahan.

Di sisi lain, mantan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) Jimly Asshiddiqie mengungkapkan telah bertemu dengan Kapolri pada Jumat (7/11/2026) malam untuk membahas rekomendasi reformasi Polri. Pertemuan tersebut bertujuan memastikan rekomendasi yang dihimpun KPRP sebagai aspirasi masyarakat tidak terkesan diabaikan.

Jimly menjelaskan bahwa sebagian besar rekomendasi telah disetujui Presiden sehingga dapat ditindaklanjuti oleh Kapolri. Namun, ia juga menyinggung adanya sejumlah rekomendasi yang sebelumnya tidak diakomodasi dalam pembahasan undang-undang oleh DPR.

Selain perkembangan kasus penyadapan dan reformasi kepolisian, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri turut memberikan klarifikasi mengenai informasi SIM seumur hidup yang beredar di media sosial. Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri Brigadir Jenderal Polisi I Made Agus Prasatya menegaskan bahwa informasi tersebut merupakan hoaks.

Ia menjelaskan bahwa masa berlaku SIM saat ini tetap lima tahun sejak tanggal penerbitan. Dengan demikian, belum terdapat perubahan ketentuan masa berlaku SIM menjadi seumur hidup sebagaimana informasi yang beredar di masyarakat.