JAKARTA
– Sejumlah peristiwa bidang humaniora menjadi perhatian publik pada Kamis (12/11/2026). Dua di antaranya adalah pencabutan surat keterangan penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta pelantikan 2. 394 guru Sekolah Rakyat oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Kemendikdasmen telah menyerahkan Surat Keputusan (SK) pencabutan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Penyerahan tersebut dilakukan dalam persidangan pada Kamis sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung (MA).
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, mengatakan bahwa pencabutan suket tersebut telah dilaksanakan dan dokumen keputusannya diserahkan kepada PTUN dalam persidangan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, juga membenarkan penerbitan SK Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026 tentang pencabutan surat keterangan penyetaraan ijazah tersebut.
Melalui keputusan yang ditandatangani Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, pada 11 November 2026, pemerintah mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D. D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
Sebelumnya, PTUN Jakarta memutuskan gugatan yang diajukan PT Mercy Toga Kirana gugur karena objek gugatan, yakni surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran, telah dicabut oleh Kemendikdasmen. Dengan demikian, proses persidangan terkait gugatan tersebut dihentikan.
Selain perkembangan perkara tersebut, peristiwa lain terjadi di bidang pendidikan melalui pelantikan 2. 394 guru Sekolah Rakyat oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Pelantikan berlangsung di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 4 Jakarta pada Kamis dan diikuti peserta secara langsung maupun daring dari 174 titik Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Saifullah Yusuf mengingatkan para guru yang baru dilantik agar menjaga integritas dan menjalankan tugas secara sungguh-sungguh. Ia menegaskan bahwa sumpah dan janji jabatan fungsional guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ahli pertama bukan sekadar formalitas, melainkan amanah negara yang harus dipertanggungjawabkan.
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari penguatan tenaga pendidik di lingkungan Sekolah Rakyat. Para guru diharapkan menjalankan tanggung jawab profesional dengan menjunjung integritas dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
Di bidang kesehatan, Kementerian Kesehatan juga mendorong para peneliti agar lebih responsif dalam membaca kebutuhan pasar sehingga hasil riset dapat dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi dan diproduksi secara massal oleh industri farmasi maupun alat kesehatan.
Direktur Ketahanan Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes, Wenny Indriasari, menyampaikan hal tersebut dalam diskusi Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Surabaya, Kamis. Ia menjelaskan bahwa pembelanjaan terbesar di sektor kesehatan saat ini masih didominasi oleh pemerintah.
Berdasarkan data Kemenkes, Indonesia memiliki 248 manufaktur dan sekitar 2. 800 distributor di sektor farmasi. Sementara itu, industri alat kesehatan didukung oleh 740 perusahaan. Meski demikian, nilai impor alat kesehatan masih jauh lebih besar dibandingkan ekspornya.
Rangkaian peristiwa tersebut memperlihatkan perkembangan di bidang pendidikan, pelayanan sosial, dan kesehatan yang menjadi perhatian pemerintah. Pencabutan dokumen penyetaraan ijazah, penguatan tenaga pendidik Sekolah Rakyat, serta dorongan terhadap pengembangan riset kesehatan menjadi bagian dari isu yang mewarnai pemberitaan nasional.






