JAWA TIMUR - Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KHR Ahmad Azaim Ibrahimy menyatakan Hari Santri Nasional bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan sumber nilai serta dasar pemikiran bermasyarakat dan bernegara.

Hari Santri sebagai Pandangan Hidup

"Artinya, Hari Santri Nasional adalah pandangan hidup, atau landasan pemikiran, pilar penopang atau dasar kaum santri untuk negeri," kata Kiai Azaim di Situbondo, Jawa Timur, Kamis. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa peringatan Hari Santri memiliki dimensi yang jauh melampaui seremoni belaka. Bagi Kiai Azaim, Hari Santri merupakan cerminan prinsip hidup yang seharusnya menjadi fondasi bagi kaum santri dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.

Pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo, menyebut Hari Santri sebagai pedoman hidup pengokoh keteraturan serta kedamaian Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Substansi peringatan Hari Santri mencerminkan prinsip fondasi penjaga tatanan dan peradaban bangsa Indonesia.

Kewajiban Menjaga Kemerdekaan

Kiai Azaim menyebut pembelaan kemerdekaan Indonesia sebagai amanah yang mesti dipikul seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya tentara atau pemerintah. Pesantren, menurutnya, mengemban porsi tanggung jawab yang setara karena menjadi bagian dari mayoritas umat Islam di Indonesia. Penegasan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab menjaga kedaulatan negara tidak hanya berada di pundak militer atau pemerintah, tetapi juga menjadi kewajiban seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali.

"Ada poin mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia yang wajib dibela oleh seluruh lapisan bangsanya, termasuk insan pesantren dari kalangan umat Islam Indonesia yang mayoritas," kata cucu Pahlawan Nasional KHR As'ad Syamsul Arifin itu. Sebagai keturunan langsung dari tokoh pahlawan nasional, Kiai Azaim memiliki ikatan sejarah yang kuat dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pernyataannya menegaskan bahwa semangat membela negara merupakan warisan yang harus terus dijaga oleh generasi penerus.

Semangat juang santri bela kemerdekaan berakar pada sejarah kuat, mencakup Resolusi Jihad terbitan PBNU 22 Oktober 1945 di Surabaya.

Keputusan itu wujud musyawarah akbar utusan daerah Nahdlatul Ulama se-Jawa dan Madura tanggal 21-22 Oktober 1945.

Arsip tersebut berisi desakan kepada pemerintah agar bersiap mengambil langkah keras guna membela kemerdekaan serta agama.

Dokumen Resolusi Jihad Ejaan Lama

PBNU merilis naskah Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945 di Surabaya dengan ejaan asli zaman itu. Salinan dokumen tersebut diakses dari laman Kementerian Agama. Naskah berjudul "Toentoetan Nahdlatoel Oelama kepada Pemerintah Repoeblik" itu menjadi rujukan sejarah perjuangan umat Islam Indonesia.

Pertemuan akbar wakil daerah Nahdlatul Ulama seluruh Jawa dan Madura di Surabaya pada Oktober 1945 menghasilkan keputusan krusial bagi sejarah kemerdekaan. Forum resmi tersebut merumuskan berbagai pertimbangan penting "Konsoel2" untuk mengokohkan arah perjuangan bangsa.

Naskah itu menunjukkan "Oemmat Islam" di berbagai wilayah sangat bersemangat menjaga kedaulatan negara merdeka. Keinginan kuat mempertahankan wilayah tersebut muncul dari seluruh golongan masyarakat serta para ulama setempat.

Dokumen menetapkan pembelaan tanah air merupakan kewajiban agama bagi setiap pemeluk Islam. Landasan syariat tersebut mengubah status perjuangan kemerdekaan menjadi sebuah keharusan spiritual yang mutlak.

Mayoritas penduduk Nusantara tercatat beragama Islam berdasarkan realitas demografi saat itu. Kondisi tersebut membebani umat Islam dengan tanggung jawab besar mengawal kedaulatan negara baru.

Arsip Resolusi Jihad turut mencatat pihak Belanda (NICA) beserta Jepang yang menduduki Indonesia telah melakukan berbagai kejahatan serta kekejaman perusak ketenteraman umat Islam.

Aksi perusakan kedaulatan negara serta agama demi "mendjadjah" kembali telah memicu berbagai pertempuran berdarah. Bentrokan fisik tersebut merenggut banyak nyawa manusia akibat ancaman serius penjajah.

Sebagian besar pertempuran tersebut digerakkan umat Islam yang merasa terpanggil membela kemerdekaan sesuai ajaran agama. Dorongan spiritual tersebut menjadikan mereka garda terdepan dalam pertempuran fisik melawan musuh.

Situasi genting tersebut menuntut adanya instruksi serta bimbingan konkret dari pemerintah untuk menghadapi berbagai peristiwa. Para ulama mengharapkan kepemimpinan terarah agar perlawanan rakyat berjalan terkoordinasi dengan baik.

Para ulama mendesak "Pemerintah Repoeblik Indonesia" mengambil sikap tegas dan sepadan terhadap ancaman pihak asing. Permohonan darurat tersebut disampaikan demi menangkal bahaya yang mengincar kemerdekaan negara serta agama.

Dokumen ditutup dengan instruksi melanjutkan perlawanan "sabilillah" guna menegakkan kedaulatan negara dan agama Islam. Seruan tersebut menegaskan peran besar kaum santri dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Informasi ini merujuk pada pemberitaan Antara News, tanggal Jumat, 23 Oktober 2026 (Tautan sumber: https://www. antaranews. com/berita/5806343/kiai-azaim-sebut-hari-santri-sebagai-pijakan-kebangsaan).