Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta Polri untuk tidak hanya memproses perkara dugaan penyadapan ilegal melalui jalur pidana, tetapi juga melakukan pemeriksaan terhadap aspek pelanggaran kode etik kepolisian. Menurutnya, apabila pihak yang bersangkutan masih berstatus sebagai anggota aktif Polri, mekanisme sidang etik perlu dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Abdullah mendorong aparat kepolisian untuk mendalami kemungkinan adanya unsur tindak pidana lain, termasuk dugaan upaya makar. Ia menilai bahwa penyelidikan perlu diarahkan untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat, struktur rantai komando, serta motif dan tujuan pengumpulan informasi sensitif dan strategis tersebut.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI lainnya, Nasir Djamil, menyampaikan penghargaan terhadap proses penegakan hukum yang sedang berlangsung. Ia berharap penanganan perkara dapat dilaksanakan secara transparan dan profesional. Nasir juga menilai bahwa peristiwa tersebut menjadi perhatian bagi lembaga kepresidenan untuk meningkatkan sistem keamanan komunikasi Presiden guna mencegah terulangnya kejadian serupa.

Dalam perkembangan perkara tersebut, Bareskrim Polri telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, dan Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso.

Berdasarkan temuan awal kepolisian yang diberitakan, dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga sejumlah pihak lain, termasuk menteri, tokoh politik, pengusaha, media, dan tokoh masyarakat. Dugaan aktivitas tersebut disebut berlangsung dalam periode 2025 hingga 2026.

Atas dugaan perbuatannya, ketiga tersangka dikenakan sejumlah ketentuan hukum, yakni Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara, serta Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman maksimal 8 tahun penjara.