AKARTA – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Banjarbaru memperkuat koordinasi dengan kepolisian dalam upaya mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Lapas menyerahkan informasi hasil pengawasan internal kepada polisi untuk ditindaklanjuti.
Polisi menindaklanjuti informasi itu dengan meminta keterangan seorang warga binaan berinisial R. Langkah tersebut ditempuh untuk mendalami informasi dari lapas soal potensi penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.
Kepala Lapas Kelas IIB Banjarbaru Irwanto Dwi Yhana Putra mengatakan pertukaran informasi dengan kepolisian bagian dari penguatan pengawasan dan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan di lingkungan lapas. Menurut dia, koordinasi antaraparat penegak hukum diperlukan agar setiap informasi dari pengawasan internal bisa ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.
Irwanto menegaskan pihaknya tidak memberi ruang sedikit pun bagi peredaran narkoba di Lapas Banjarbaru, dan menyebut pertukaran informasi ini sebagai bentuk transparansi serta keterbukaan. Pemberantasan narkoba, katanya, hanya bisa optimal jika penegak hukum berkolaborasi erat. Pernyataan itu disampaikan pada Kamis (22/10/2026).
Informasi yang diserahkan ke polisi berasal dari pengawasan dan pengumpulan informasi berkala oleh jajaran lapas. Langkah ini juga dimaksudkan mengantisipasi penyalahgunaan narkotika di dalam lapas, termasuk kemungkinan keterkaitannya dengan pihak di luar lapas.
Hingga kini belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai hasil pendalaman polisi terhadap R. Belum ada pula informasi resmi yang memastikan keterlibatan R dalam dugaan penyalahgunaan atau peredaran narkotika, sehingga permintaan keterangan itu belum dapat dijadikan dasar menyimpulkan adanya tindak pidana.
Lapas Banjarbaru menyatakan akan terus meningkatkan pengawasan internal dan koordinasi dengan aparat penegak hukum melalui program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Upaya itu bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan pemasyarakatan serta mencegah fasilitas lapas disalahgunakan untuk peredaran narkotika.






