Kerja sama pertahanan Indonesia, Turki, Qatar, dan Pakistan melalui Memorandum Badr dinilai membuka peluang strategis bagi Indonesia. Peluang itu mencakup penguatan kemandirian pertahanan, percepatan penguasaan teknologi alat utama sistem senjata (alutsista), dan peningkatan daya saing industri pertahanan dalam negeri.

Penilaian itu disampaikan Chairman Republikorp, Norman Joesoef, dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu (24/10/2026). Republikorp adalah perusahaan industri pertahanan dalam negeri. Menurut Norman, kolaborasi empat negara tersebut berpotensi mendorong pengembangan industri pertahanan Indonesia, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga penguatan kapasitas produksi nasional.

Ia menyebut kerja sama ini membuka ruang bagi produksi bersama, penelitian dan pengembangan, alih teknologi, serta pelatihan teknis. Semua itu dinilai dapat memperkuat kemampuan industri pertahanan dan membangun rantai pasok yang lebih tangguh.

Norman, yang turut hadir dalam penandatanganan, menilai keempat negara memiliki keunggulan yang saling melengkapi. Keunggulan itu meliputi pembiayaan dan investasi, penguasaan teknologi dan rekayasa, kemampuan manufaktur, serta ketersediaan sumber daya manusia. Sinergi tersebut diharapkan mempercepat pengembangan kapabilitas industri pertahanan masing-masing negara secara terarah sesuai kebutuhan dan prioritas nasional.

Menurut Norman, keberhasilan kerja sama tidak hanya bergantung pada kesepakatan antarpemerintah. Pelaku industri juga harus aktif menerjemahkan kerangka kolaborasi menjadi proyek konkret. Kemitraan Republikorp dengan Barzan Holdings dari Qatar disebutnya sebagai modal awal untuk mendukung kemitraan industri pertahanan dalam kerangka Badr Initiative.

Sebelumnya, Indonesia, Turki, Qatar, dan Pakistan menandatangani Memorandum Badr di Doha, Qatar, Rabu (21/10/2026). Berdasarkan pernyataan Kementerian Pertahanan Nasional Turki, dokumen itu ditandatangani Wakil Menteri Pertahanan RI Yusuf Jauhari, Menteri Pertahanan Nasional Turki Yasar Guler, dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Negara Urusan Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdulrahman bin Hasan Al Thani. Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Muhammad Asif juga membubuhkan tanda tangan. Kepala Sekretariat Industri Pertahanan Turki Haluk Gorgun turut menandatangani bersama Menteri Pertahanan Nasional Turki.

Nama Badr berarti “bulan purnama”. Memorandum ini dirancang untuk mendorong produksi militer bersama, memperkuat kapabilitas pertahanan, dan memperluas kolaborasi pelatihan, penelitian, pengembangan, serta kegiatan teknis militer. Melalui penggabungan kapasitas produksi dan teknologi, kerja sama ini diharapkan meningkatkan integrasi industri pertahanan, membuka peluang ekonomi, dan memperluas kemampuan memenuhi kebutuhan pertahanan negara peserta serta mitranya.

Pelaksanaannya dijalankan melalui dua badan. Badan Eksekutif bertugas mengidentifikasi proyek bersama yang berpotensi dikembangkan. Badan Strategis menetapkan jadwal pelaksanaan dan menyetujui proyek yang diusulkan. Mekanisme ini diharapkan memastikan setiap usulan memiliki arah, pembagian tanggung jawab, dan jadwal implementasi yang jelas.

Informasi yang diperoleh Anadolu menyebutkan industri pertahanan Turki diperkirakan memegang porsi signifikan dalam proyek-proyek bersama. Pendekatan Turki dalam kemitraan ini tidak hanya berorientasi pada pasokan produk akhir, tetapi juga mencakup pengembangan sumber daya manusia, penguatan infrastruktur industri, serta produksi dan pengembangan teknologi bersama.