JAKARTA, 4 November 2026 – Bagi sebagian besar warga, penyadapan terdengar seperti urusan senyap di ruang gelap. Padahal di tubuh kepolisian, kegiatan itu berjalan lewat perangkat lunak yang diatur ketat, yakni Lawful Interception Management System (LIMS). Nama sistem ini baru dikenal luas setelah Bareskrim Polri mengumumkan tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap kepala negara.
Sistem pengatur, bukan alat sadap
LIMS lebih tepat disebut pusat kendali daripada penyadap itu sendiri. Ia mencatat nomor yang menjadi target, menentukan kapan sebuah operasi dimulai dan berakhir, lalu meneruskan hasil tangkapan ke pihak berwenang. Tidak ada perangkat yang dipasang pada ponsel sasaran. Seluruh prosesnya berlangsung di sisi jaringan telekomunikasi, dengan melibatkan operator, komponen penangkap komunikasi, dan fasilitas penerima di lembaga penegak hukum.
Data yang diperoleh bisa berupa isi percakapan, atau sekadar keterangan tentang komunikasi, misalnya siapa menghubungi siapa. Jenisnya bergantung pada teknologi dan kewenangan yang diberikan. Rancangan serupa dipakai di banyak negara dan mengacu pada standar teknis internasional, antara lain dari lembaga ETSI, yang menempatkan pengelolaan sesi, jadwal, dan penentuan target sebagai fungsi tersendiri.
Gembok yang seharusnya mengunci
Di Indonesia, pintu LIMS dikunci oleh sejumlah aturan. Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 mewajibkan permintaan sadap diajukan secara tertulis oleh penyelidik atau penyidik, lengkap dengan perkara, alasan, identitas target, dan durasi. Permintaan itu harus disetujui Kabareskrim dan mendapat izin Ketua Pengadilan Negeri, kecuali dalam keadaan mendesak yang punya aturan khusus. Satu putaran penyadapan dibatasi 30 hari, dan perpanjangan harus diajukan ulang. Operasinya sendiri dijalankan Pusat Pemantauan Polri.
Pagar lain datang dari undang-undang. UU Telekomunikasi dan UU ITE sama-sama melarang intersepsi tanpa hak, dengan pengecualian bagi aparat untuk penegakan hukum. Di sisi lain, KUHAP baru (UU Nomor 20 Tahun 2025) membuka ruang bagi penyidik untuk menyadap, tetapi menitipkan rincian aturannya pada undang-undang khusus yang belum tuntas dibahas.
Saat gembok diduga tak dipakai
Menurut Kabareskrim Komjen Pol. Asep Safrudin, pada 2025 hingga 2026 sejumlah nomor dimasukkan ke LIMS tanpa pemeriksaan, tanpa surat permintaan penyidik, dan tanpa dukungan laporan polisi. Artinya, sadapan itu diduga tidak bertaut dengan perkara pidana mana pun. Selain nomor Presiden dan pejabat negara, sasaran disebut meliputi politisi, jurnalis, aktivis LSM, organisasi kemasyarakatan, dan pengusaha.
Perkara menajam pada Oktober 2026, ketika file hasil sadapan di komputer LIMS diduga diperintahkan untuk dihapus. Seorang petugas yang mengetahuinya membuat laporan polisi pada 30 Oktober. Hanya beberapa hari berselang, Bareskrim menetapkan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH, masing-masing mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi. Ketiganya kini ditahan. Penyidik mengaku telah memeriksa minimal 10 saksi, menggandeng 30 ahli, dan menyita 11 ponsel, iPad, serta 4 flashdisk yang diduga menyimpan dokumen hasil sadapan.
Respons pemerintah dan Polri
Menko Yusril Ihza Mahendra menyatakan perkara ini tidak berkaitan dengan pasal makar, dan ancaman pidana tertinggi yang dikenakan adalah 10 tahun penjara. Ia juga menyebut Presiden sudah mengetahui dirinya menjadi target, sementara kemungkinan peran pihak asing masih ditelusuri. Dari internal Polri, Irwasum Komjen Pol. Asep Edi Suheri menegaskan bahwa ini ulah individu, bukan garis kebijakan lembaga, dan pengawasan dilakukan terhadap proses pidana maupun pemeriksaan etik oleh Propam.
Yang perlu dicatat
Para tersangka belum diadili dan tetap dilindungi asas praduga tak bersalah. Terlepas dari putusan akhirnya, perkara ini memperlihatkan bahwa keamanan sistem sadap tidak cukup ditentukan oleh teknologinya. Verifikasi permintaan, izin pengadilan, pembatasan waktu, dan rekam jejak audit adalah penjaga sebenarnya, dan dugaan penghapusan file memperlihatkan betapa pentingnya jejak itu bagi pengawasan.






