JAKARTA - Menteri HAM Natalius Pigai mendorong Polri mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto secara profesional, transparan, dan akuntabel. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta, Rabu (5/11/2026), sehari setelah Yusril Ihza Mahendra mengungkap indikasi makar dalam kasus yang sama.

Pigai mengatakan proses penegakan hukum harus dilakukan secara objektif untuk memastikan pertanggungjawaban hukum terhadap setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran serta mencegah terulangnya praktik serupa.

"Ini jelas jadi ancaman nyata dan serius terhadap hak asasi manusia, pertahanan dan keamanan negara. Ada hak atas privasi di situ, keselamatan dan rasa aman yang terancam. Kalau Presiden saja diperlakukan seperti ini maka bisa kita bayangkan masyarakat kita bagaimana," ucapnya.

Menurutnya, dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden, tokoh politik, tokoh pers, pengusaha, hingga masyarakat sipil merupakan ancaman nyata terhadap hak atas privasi, keselamatan, dan rasa aman setiap warga negara.

Pigai menegaskan bahwa penyadapan yang dilakukan secara sewenang-wenang tanpa dasar hukum merupakan pelanggaran atas hak privasi yang merupakan hak dasar yang dilindungi oleh konstitusi. Ia juga menyebut penyadapan yang dilakukan oleh LSP dan dua tersangka lainnya tidak hanya bertentangan dengan HAM, tetapi juga membahayakan hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945 beserta undang-undang di bawahnya.

Dalam konteks keamanan nasional, menurut Pigai, dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pihak lainnya berpotensi mengancam pertahanan dan keamanan negara. Ia menegaskan seluruh institusi negara harus memastikan pengusutan kasus tersebut berjalan tuntas, disertai pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang akuntabel dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip HAM.

Kronologi dan Modus Operandi

Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan tiga petinggi Polri berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural dan penghapusan data elektronik serta akses ilegal.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin menyebut para tersangka diduga menyadap Presiden, menteri, pejabat, tokoh politik, hingga media, sejak 2025. "Para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, lembaga swadaya masyarakat, dan para pengusaha," katanya.

Asep menjelaskan para tersangka diduga memerintahkan penyadapan nomor telepon target-target tersebut secara ilegal, yang diduga berlangsung hingga 2026. Modus operandinya, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi. Penyadapan itu dilakukan tanpa ada kaitannya dengan penegakan hukum. Kemudian, para tersangka juga menghapus jejak log pada bulan Oktober 2026 untuk menghilangkan riwayat penyadapan.

Dalam dugaan penyadapan itu, terdapat beberapa nomor yang dimasukkan ke server LIMS (Lawful Interception Management System) tanpa melalui verifikasi.

Yusril: Indikasi Makar

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, Rabu (4/11), mengungkapkan adanya bukti awal terkait indikasi tindak pidana makar dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo oleh Listyo Sigit cs. Ia memastikan kepolisian telah mengantongi indikasi kuat yang mengarah pada upaya kejahatan terhadap keamanan negara.

"Tapi hari ini sudah dapat kita pastikan bahwa sudah ada indikasi-indikasi, bukti awal untuk mengatakan bahwa memang ini terkait dengan pasal-pasal makar di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional kita yang berlaku," kata Yusril saat jumpa pers di Banda Aceh.
"Seperti yang disebutkan di dalam Pasal 191, 193 KUHP. Dan sekarang sedang dilakukan pendalaman terus-menerus," ucapnya.

Dugaan tindakan makar itu, kata Yusril, diduga melanggar ketentuan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP Nasional. Pasal 191 mengatur makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden, atau membuat mereka tidak mampu menjalankan pemerintahan. Meski sudah ada bukti permulaan, Yusril menyebut temuan indikasi makar ini masih membutuhkan pendalaman lebih komprehensif.

Menurut CNN Indonesia, Yusril juga menyebut Istana masih bertanya-tanya soal motif Listyo cs menyadap Prabowo. Pemerintah, kata Yusril, masih berupaya mengungkap kasus ini secara utuh agar penyelesaiannya tidak terkesan setengah-setengah.

Arahan Presiden Prabowo

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (sebelum ditetapkan sebagai tersangka) untuk menangani kasus dugaan penyadapan secara transparan dan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Arahan itu disampaikan Prabowo usai menetapkan Listyo sebagai tersangka. Polri juga menegaskan akan menangani kasus ini secara akuntabel dan transparan.

Informasi ini merujuk pada pemberitaan ANTARA News Papua Tengah, Kamis, 5 November 2026 (Tautan sumber: https://papuatengah. antaranews. com/berita/91755/natalius-pigai-dorong-polri-usut-tuntas-kasus-penyadapan-ilegal), dengan pelengkap dari CNN Indonesia dan Liputan6.