BOGOR – Wacana memecah Kabupaten Bogor yang sudah berjalan lebih dari dua dekade belum juga sampai ke garis akhir. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan di Nagan Raya, Aceh, Selasa (10/11/2026) malam, bahwa kebijakan moratorium pembentukan daerah otonomi baru (DOB) belum dicabut. Pernyataan itu disampaikan terkait aspirasi pemekaran di Aceh, tetapi berlaku untuk seluruh usulan, termasuk dari Bogor.
Kemendagri mencatat lebih dari 340 usulan pemekaran, mencakup provinsi, kabupaten, dan kota. Prosesnya disebut butuh biaya sangat besar, dari pembangunan perkantoran, biaya operasional, sampai belanja pegawai. Moratorium itu sudah berlaku sejak 2014 untuk mengevaluasi kinerja daerah otonom yang ada dan mencegah masalah fiskal serta pelayanan publik.
Pintu belum tertutup rapat. Tito menyebut moratorium bisa dipertimbangkan kembali jika keuangan negara membaik, dengan kesepakatan bersama DPR. Menurutnya, “Doakan saja ekonomi kita makin membaik.”
Rencana di Kabupaten Bogor sebenarnya ada dua. Wacana pemekaran barat mulai mengemuka sejak 2000. DPRD Kabupaten Bogor pada September 2007 menerbitkan SK Nomor 12 Tahun 2007 yang menyetujui pembentukan Bogor Barat dari 14 kecamatan, dan provinsi menjanjikan Rp10 miliar untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pemilu. Calon Bogor Barat disebut terdiri dari 14 kecamatan dan 166 desa, dengan penduduk 1. 521. 090 jiwa.
Calon Bogor Timur mencakup tujuh kecamatan dengan sekitar 1, 3 juta penduduk, dan ibu kota yang diusulkan di Jonggol. Pemkab Bogor mulai mengkaji Bogor Timur sejak 2017. Daftar usulan itu juga terus tercatat. Komisi I DPRD Jawa Barat mendaftar sepuluh calon DOB di Jabar, termasuk Bogor Timur dan Bogor Barat.
Sambil menunggu, Pemkab Bogor memilih jalur lain. Bupati Rudy Susmanto menyiapkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukamakmur untuk wilayah timur, dan di Kecamatan Cigudeg untuk wilayah barat, tanpa menunggu pencabutan moratorium. Menurut Rudy, proses pembersihan lahan untuk pusat pertumbuhan di Sukamakmur sudah selesai.
Di tingkat pusat, dorongan datang dari legislator. Anggota DPR dari Dapil Jabar V, Mulyadi, menyebut proses pemekaran Bogor Timur dan Barat sudah masuk fase yang akhirnya menghasilkan kajian Rancangan Undang-Undang DOB untuk dibahas Dirjen Otda dan Komisi II DPR. Namun sebagai anggota Badan Anggaran, ia mengakui kondisi keuangan negara masih sulit.
Pendukung menekankan jarak dan pelayanan. Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Doli Kurnia pernah mencontohkan warga Kabupaten Bogor di perbatasan yang harus menempuh perjalanan sangat jauh ke pusat pemerintahan di Cibinong. Argumen lain: jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang besar.
Di sisi lain, Pemkab pernah menghadapi dilema. Wilayah timur banyak berkontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD), sehingga memisahkannya berarti kabupaten induk kehilangan sumber pendapatan.
Istilah “Bogor Raya” juga pernah dipakai untuk gagasan provinsi baru. Pada 2019, Bupati Bogor Ade Yasin mendukung pembentukan Provinsi Bogor Raya dengan wilayah yang bisa mencakup Kota dan Kabupaten Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, dan lainnya. Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat itu tidak setuju pemekaran di tingkat provinsi. Gagasan itu tidak berlanjut.






