Pertahanan

Penandatanganan Memorandum Badr di Doha menandai babak baru diplomasi luar negeri Indonesia sektor pertahanan.

Dimas ArrizkiRedaktur GentaNusa••2 menit membaca
Indonesia menandatangani Memorandum Badr bersama Qatar, Turki, dan Pakistan di Doha pada 21 Oktober 2026.
Indonesia menandatangani Memorandum Badr bersama Qatar, Turki, dan Pakistan di Doha pada 21 Oktober 2026. Foto: Dok. Kementerian Pertahanan Turki / Handout

Indonesia, Qatar, Turki, dan Pakistan menandatangani Memorandum Badr di Doha, Rabu (21/10/2026). Kesepakatan ini mencakup riset dan alih teknologi, kolaborasi industri, serta pengembangan SDM pertahanan.

Doha – Indonesia, Qatar, Turki, dan Pakistan menandatangani Memorandum Badr di Doha, Qatar, Rabu (21/10/2026). Kesepakatan ini menjadi landasan kerja sama keempat negara di bidang industri pertahanan, mulai dari pengembangan teknologi hingga peningkatan kapasitas produksi.

Berdasarkan keterangan Kementerian Pertahanan RI, memorandum tersebut memuat tiga bidang utama: riset dan pengembangan serta alih teknologi, kolaborasi industri dan manufaktur, serta pengembangan sumber daya manusia. Ketiganya dirancang untuk menyatukan keahlian negara peserta, membuka peluang investasi, dan memperkuat kemampuan industri pertahanan menghadapi perkembangan teknologi militer modern.

Indonesia diwakili Wakil Menteri Pertahanan Bidang Logistik, Industri Pertahanan, dan Teknologi, Marsekal TNI Yusuf Jauhari. Dari pihak lain, hadir Menteri Pertahanan Nasional Turki Yaşar Güler, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Negara Urusan Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdulrahman Al Thani, dan Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Muhammad Asif. Kepala Presidensi Industri Pertahanan Turki, Haluk Görgün, turut menandatangani bersama Güler.

Ilustrasi Bendera Indonesia
Ilustrasi Bendera IndonesiaDokumentasi Tambahan

Qatar bertindak sebagai tuan rumah sekaligus penghubung diplomatik. Menurut pemberitaan Qatar News Agency, memorandum ini diposisikan sebagai sarana mengintegrasikan kemampuan manufaktur, memperluas kapasitas industri, dan memenuhi kebutuhan negara-negara sahabat lewat kerja sama multilateral.

Khawaja Muhammad Asif menyatakan, memorandum ini diharapkan memperkuat riset dan pengembangan bersama, pertukaran pelatihan, kapasitas industri, produksi bersama, serta alih teknologi. Seluruhnya tetap mengacu pada ketentuan hukum nasional dan internasional.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Vahd Nabyl A. Mulachela, menyampaikan bahwa Indonesia ingin meningkatkan kemampuan produksi nasional lewat kemitraan dengan negara yang memiliki kualifikasi dan kompatibilitas. Menurut dia, gabungan keahlian keempat negara diharapkan mendorong inovasi teknologi pertahanan dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Sebagai langkah tindak lanjut, para peserta sepakat menggelar pertemuan industri pertahanan secara berkala. Pemerintah Indonesia juga menyebut peluang kerja sama dengan negara sahabat lain dapat dijajaki setelah tiga bulan pertama masa implementasi. Qatar News Agency menyebut negara lain berpeluang bergabung kelak jika memenuhi kriteria yang disetujui keempat negara.

Hingga 24 Oktober 2026, belum ada rincian publik mengenai nilai investasi keseluruhan, jenis alutsista yang akan diproduksi bersama, besaran kandungan lokal, maupun target produksi. Pengumuman resmi juga menekankan kerja sama produksi, riset, pelatihan teknis, dan penguatan industri, sehingga memorandum ini tidak dapat disimpulkan sebagai pakta pertahanan kolektif dengan kewajiban saling membela.

Memorandum ini memperluas diplomasi pertahanan Indonesia, dari sekadar latihan militer dan pembelian senjata menuju pembangunan kemampuan industri bersama. Sebagai penegasan, kesepakatan ini murni merupakan kerja sama penguatan industri pertahanan dan bukan sebuah pakta pertahanan kolektif. Hingga akhir Oktober 2026, belum ada rincian publik mengenai nilai investasi, jenis alutsista yang akan diproduksi, maupun target kandungan lokal. Fokus utama kerja sama empat negara ini tetap bertumpu pada riset bersama, pelatihan teknis, dan produksi pertahanan yang terintegrasi.

#Memorandum Badr#diplomasi pertahanan#industri pertahanan#Indonesia#Qatar#Turki#Pakistan#alih teknologi#kemandirian pertahanan#Kementerian Pertahanan