Namun, pelaksanaan penggeledahan tersebut dipersoalkan oleh pihak pesantren. Berdasarkan keterangan pengurus dan pendamping pesantren, aparat disebut datang sekitar pukul 03. 20 WIB, kemudian melakukan pemeriksaan di lingkungan pesantren. Mereka juga menyampaikan keberatan terkait perlakuan terhadap santriwati, proses pemeriksaan, serta sejumlah barang yang dibawa petugas. Keterangan tersebut masih memerlukan pendalaman dan pencocokan dengan hasil pemeriksaan resmi.
Persoalan ini kemudian mendapat perhatian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri serta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memeriksa pelaksanaan penggeledahan secara independen. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan kesesuaian tindakan aparat dengan prosedur hukum, termasuk pemenuhan hak anak, perempuan, dan privasi penghuni pesantren.
Komnas HAM juga menyoroti dugaan penggunaan kekuatan berlebihan serta meminta agar keabsahan izin penggeledahan dan proses penyitaan diperiksa. Selain itu, barang-barang pribadi yang tidak berkaitan dengan pembuktian perkara diminta untuk dikembalikan. Evaluasi terhadap prosedur penggeledahan di lingkungan pesantren putri turut menjadi perhatian agar tindakan penegakan hukum tetap memperhatikan kondisi dan perlindungan penghuni.
Menanggapi keluhan tersebut, Polri menyatakan akan melakukan pendalaman melalui mekanisme pengawasan internal, termasuk Propam. Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, menyampaikan bahwa institusi kepolisian memberikan perhatian terhadap keluhan masyarakat dan kondisi santri yang terdampak. Polri juga menyebut pendampingan psikologis telah diberikan serta sejumlah barang yang dinilai tidak berkaitan dengan pembuktian perkara ditindaklanjuti untuk dikembalikan.
Perkembangan berikutnya menunjukkan proses pemeriksaan oleh Propam mulai berjalan. Pendamping pesantren, Ustaz Endro Sudarsono, menyampaikan bahwa dirinya mendampingi sejumlah saksi dalam pemeriksaan di lingkungan Propam Mabes Polri dan Polda Jawa Tengah. Ia juga menyebut sebagian barang milik santri telah dikembalikan, sedangkan dua unit kamera pengawas (CCTV) dan satu telepon seluler masih digunakan untuk kepentingan penyidikan.
Peristiwa ini menjadi perhatian karena mempertemukan dua kepentingan yang sama-sama perlu dijaga, yakni penegakan hukum dalam proses penyidikan dan perlindungan hak warga negara. Pemeriksaan secara transparan terhadap dugaan penyimpangan prosedur diperlukan untuk memberikan kepastian kepada pihak pesantren sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Hasil pemeriksaan Propam dan klarifikasi seluruh pihak terkait menjadi penting untuk memastikan duduk perkara secara utuh.