Nasional

Penggeledahan Pesantren di Sukoharjo Disorot, Propam Dalami Dugaan Pelanggaran Prosedur

Aditya Putra PRedaktur GentaNusa••3 menit membaca
Garis polisi dipasang di area Warung makan Mie dan Babi Tepi Sawah yang dibakar orang tak dikenal di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol
Garis polisi dipasang di area Warung makan Mie dan Babi Tepi Sawah yang dibakar orang tak dikenal di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol Foto: Solopos/Bony Eko Wicaksono.

Penggeledahan dua pondok pesantren di Jawa Tengah pada 27 Oktober 2026 menuai perhatian setelah muncul dugaan tindakan intimidatif terhadap santriwati. Polri menyatakan akan mendalami keluhan masyarakat melalui mekanisme Propam, sementara Komnas HAM meminta pemeriksaan prosedur dan perlindungan terhadap hak anak serta perempuan.

SUKOHARJO, Penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an di Kabupaten Sukoharjo dan sebuah pesantren di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, pada 27 Oktober 2026 menjadi sorotan publik. Perhatian muncul setelah pihak pesantren menyampaikan keberatan atas pelaksanaan penggeledahan yang disebut berlangsung dini hari dan diduga melibatkan tindakan intimidatif terhadap sejumlah santriwati.

Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus pembakaran dan perusakan sebuah warung di Desa Parangjoro pada 12 September 2026. Kepolisian menyatakan tindakan itu dilakukan untuk menelusuri keterlibatan pihak-pihak yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Polisi juga menyebut penggeledahan telah didasarkan pada izin penetapan pengadilan.

Dalam pelaksanaannya, sejumlah penghuni pesantren dimintai keterangan untuk kepentingan penyidikan. Kepolisian menyampaikan bahwa pemeriksaan di lokasi Sukoharjo melibatkan santriwati dan ustazah, sedangkan di lokasi Karanganyar sejumlah orang turut dimintai keterangan sebagai saksi. Pendampingan dari polisi wanita dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) disebut dilakukan karena terdapat perempuan dan anak di bawah umur.

Pondok pesantren (ponpes) di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo yang digeledah penyidik Polda Jateng terkait kasus penyerangan dan pembakaran Warung Mi Babi Tepi Sawah di Sukoharjo.
Pondok pesantren (ponpes) di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo yang digeledah penyidik Polda Jateng terkait kasus penyerangan dan pembakaran Warung Mi Babi Tepi Sawah di Sukoharjo. Foto: Foto: dok.istimewaDokumentasi Tambahan

Namun, pelaksanaan penggeledahan tersebut dipersoalkan oleh pihak pesantren. Berdasarkan keterangan pengurus dan pendamping pesantren, aparat disebut datang sekitar pukul 03. 20 WIB, kemudian melakukan pemeriksaan di lingkungan pesantren. Mereka juga menyampaikan keberatan terkait perlakuan terhadap santriwati, proses pemeriksaan, serta sejumlah barang yang dibawa petugas. Keterangan tersebut masih memerlukan pendalaman dan pencocokan dengan hasil pemeriksaan resmi.

Persoalan ini kemudian mendapat perhatian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri serta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memeriksa pelaksanaan penggeledahan secara independen. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan kesesuaian tindakan aparat dengan prosedur hukum, termasuk pemenuhan hak anak, perempuan, dan privasi penghuni pesantren.

Komnas HAM juga menyoroti dugaan penggunaan kekuatan berlebihan serta meminta agar keabsahan izin penggeledahan dan proses penyitaan diperiksa. Selain itu, barang-barang pribadi yang tidak berkaitan dengan pembuktian perkara diminta untuk dikembalikan. Evaluasi terhadap prosedur penggeledahan di lingkungan pesantren putri turut menjadi perhatian agar tindakan penegakan hukum tetap memperhatikan kondisi dan perlindungan penghuni.

Menanggapi keluhan tersebut, Polri menyatakan akan melakukan pendalaman melalui mekanisme pengawasan internal, termasuk Propam. Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, menyampaikan bahwa institusi kepolisian memberikan perhatian terhadap keluhan masyarakat dan kondisi santri yang terdampak. Polri juga menyebut pendampingan psikologis telah diberikan serta sejumlah barang yang dinilai tidak berkaitan dengan pembuktian perkara ditindaklanjuti untuk dikembalikan.

Perkembangan berikutnya menunjukkan proses pemeriksaan oleh Propam mulai berjalan. Pendamping pesantren, Ustaz Endro Sudarsono, menyampaikan bahwa dirinya mendampingi sejumlah saksi dalam pemeriksaan di lingkungan Propam Mabes Polri dan Polda Jawa Tengah. Ia juga menyebut sebagian barang milik santri telah dikembalikan, sedangkan dua unit kamera pengawas (CCTV) dan satu telepon seluler masih digunakan untuk kepentingan penyidikan.

Peristiwa ini menjadi perhatian karena mempertemukan dua kepentingan yang sama-sama perlu dijaga, yakni penegakan hukum dalam proses penyidikan dan perlindungan hak warga negara. Pemeriksaan secara transparan terhadap dugaan penyimpangan prosedur diperlukan untuk memberikan kepastian kepada pihak pesantren sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Hasil pemeriksaan Propam dan klarifikasi seluruh pihak terkait menjadi penting untuk memastikan duduk perkara secara utuh.

#Penggeledahan Pesantren#Sukoharjo#Karanganyar#Propam Polri#Komnas HAM#Perlindungan Anak#Hak Asasi Manusia#Kepolisian#Jawa Tengah.