Perang modern tidak lagi semata-mata ditentukan jumlah pasukan dan kecanggihan senjata. Drone murah, kecerdasan buatan (AI), dan serangan siber kini mampu mengubah peta kekuatan militer. Indonesia pun dituntut memperkuat kemandirian teknologi pertahanan dengan menempatkan insinyur sebagai ujung tombak inovasi.
Pesan itu mengemuka dalam seminar bertajuk “Insinyur sebagai Garda Depan Disrupsi Teknologi Pertahanan” di Auditorium Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), Cimahi, Jawa Barat, Senin (19/10/2026). Seminar digelar Persatuan Insinyur Indonesia (PII) bersama Unjani sebagai bagian dari rangkaian Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organisations (CAFEO) 2026, yang berlangsung di Bandung pada 20–22 Oktober 2026.
Ketua Umum PII sekaligus Chairman ASEAN Federation of Engineering Organisations (AFEO) Ilham Akbar Habibie menyatakan perkembangan teknologi telah mengubah wajah industri pertahanan dunia. Menurutnya, AI, sistem otonom, drone, keamanan siber, hingga material canggih menjadi faktor penentu kemampuan pertahanan suatu negara. Kekuatan pertahanan, kata dia, tidak cukup bertumpu pada kepemilikan persenjataan, tetapi juga pada penguasaan ilmu pengetahuan, inovasi, dan kemandirian industri nasional.
Ilham menegaskan Indonesia harus mampu membangun, menguasai, dan mengembangkan teknologinya sendiri, bukan sekadar menjadi pasar bagi teknologi pertahanan global.
Dosen Program Studi Peperangan Asimetris Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan RI, Yono Reksoprodjo, menyoroti penggunaan drone berbiaya rendah yang dapat mengancam sistem pertahanan bernilai jauh lebih mahal. Menurutnya, keunggulan militer tidak selalu ditentukan besarnya anggaran, melainkan juga kemampuan beradaptasi dan berinovasi. Biaya perang, lanjut dia, memengaruhi keputusan operasi, termasuk ketersediaan amunisi, logistik, dan personel. Karena itu, pengembangan teknologi pertahanan perlu mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan kemampuan industri nasional memenuhi kebutuhan jangka panjang.
Mengutip data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), seminar itu juga menyoroti besarnya pasar pertahanan global. Belanja militer dunia pada 2025 disebut mendekati US$2, 9 triliun, sedangkan penjualan senjata dan jasa militer 100 perusahaan terbesar mencapai US$679 miliar. Di Asia Tenggara, belanja militer diperkirakan sekitar US$67 miliar, dengan Indonesia sekitar US$15 miliar. Besarnya belanja ini dinilai menjadi peluang untuk mendorong penguasaan teknologi dan memperkuat industri dalam negeri, bukan hanya pembelian produk luar negeri.
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Tubagus Ace Hasan Syadzily menekankan perlunya insinyur berkembang menjadi pemimpin teknologi strategis, tidak hanya pengembang teknologi. Menurutnya, kedaulatan juga harus dijaga melalui kedaulatan teknologi, data, industri, dan pengetahuan.
Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Laksamana Muda TNI Sri Yanto menempatkan insinyur sebagai aktor strategis kemandirian teknologi pertahanan. Ia menyebut empat peran penting insinyur, yakni menjaga kedaulatan teknologi, mendorong inovasi, memperkuat komponen lokal dalam rantai pasok, dan menjembatani kolaborasi regional.
Rektor Unjani Agus Subagyo menyambut baik seminar tersebut sebagai kesempatan memperluas kerja sama perguruan tinggi dengan berbagai pemangku kepentingan. Acara ini turut dihadiri perwakilan industri pertahanan, akademisi, dan pemangku kebijakan, termasuk dari PT Pindad, PT PAL, Dewan Pertahanan Nasional, dan Universitas Pertahanan RI.
Dalam kesempatan yang sama, diluncurkan dua buku karya insinyur PII, yakni Pertarungan Algoritma di Timur Tengah: Rekayasa Balik Keinsinyuran karya Gilarsi W. Setijono dan Teguh Haryono, serta Rencana Inovasi Pertahanan: Integrasi SSM, Benchmarking, dan Sapta Helix Menuju Kemandirian Pertahanan Indonesia karya Teguh Haryono dan Ade Mirza Roslinawati.






