JAKARTA - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan tiga personel Polri berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, hingga kalangan media. Penetapan diumumkan Kabareskrim Komjen Pol Asep Safrudin di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026) malam.
Ketiganya dijerat dugaan tiga perbuatan sekaligus: penyadapan tanpa prosedur (illegal tapping), penghapusan data elektronik, dan akses ilegal ke sistem. Usai penetapan, ketiga tersangka ditahan di Rumah Tahanan Mabes Polri.
"Berdasarkan hasil sidik sesuai scientific investigation, penyidik telah menetapkan 3 orang tersangka, LSP, ASN, dan EH," ujar Asep dalam konferensi pers tersebut.
Satu orang lain berinisial SU masih berstatus saksi. Asep tidak merinci identitas maupun jabatan SU.
Sasaran: Presiden hingga Pengusaha
Menurut penyidik, nomor yang disadap tidak terbatas pada telepon Kepala Negara. Daftar sasaran mencakup pejabat negara, politisi, pimpinan organisasi kemasyarakatan, aktivis lembaga swadaya masyarakat, jurnalis, dan pebisnis.
"Terhadap para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap nomor telepon Presiden RI (Prabowo Subianto), pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha," kata Asep.
Modus Lewat Sistem Penyadapan Resmi
Praktik itu disebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa surat permohonan penyidik dan tanpa lampiran laporan polisi, dua dokumen yang menjadi syarat wajib.
Nomor-nomor sasaran lalu dimasukkan ke Lawful Interception Management System (LIMS), perangkat penyadapan sah milik Polri, tanpa melewati tahap verifikasi. Akibatnya, penyadapan berjalan tanpa terkait perkara apa pun yang sedang diselidiki atau disidik.
"Yang kemudian dilakukan penyadapan tanpa ada kaitannya dengan penegakan hukum dan menghapus jejak log pada bulan Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak tersebut," ujar Asep.
Ia menegaskan penyadapan di tubuh Polri diatur Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Aturan itu mewajibkan penyadapan menjamin perlindungan hak asasi manusia, legalitas, kepastian hukum, dan kerahasiaan, serta hanya boleh dipakai untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan perkara pidana.
Terungkap Usai Laporan 30 Oktober
Kasus ini dilaporkan ke Polri pada 30 Oktober 2026. Sebelum menetapkan tersangka, penyidik memeriksa 10 saksi dan 3 ahli, lalu menyita sejumlah perangkat elektronik. Menurut Republika, salah satu tersangka diduga memerintahkan penghapusan berkas akses penyadapan dari sistem komputer sekitar Oktober 2026.
"Seperti 11 ponsel, 1 tablet dan 4 flashdisk," kata Asep merinci barang bukti.
Kapolri Minta Bersih ke Dalam
Konferensi pers turut dihadiri Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, Inspektur Pengawasan Umum Komjen Pol Asep Edi Suheri, dan Kepala Divisi Propam Irjen Pol Mahmud Nazly Harahap.
"Kapolri memerhatikan dengan sangat serius atas peristiwa yang berkembang," kata Johnny.
Ia mengaitkan pengusutan perkara ini dengan program internal Kapolri. "Kita ingat bersama sejalan dengan program kapolri yakni bersih ke dalam, kepercayaan masyarakat dimulai dari polisi yang bersih dalam menjalankan tugas dan amanah," ujarnya.
Hingga berita ini disusun, Polri belum mengumumkan pasal yang disangkakan maupun identitas lengkap ketiga tersangka. Polri juga belum menjelaskan untuk kepentingan siapa hasil penyadapan tersebut digunakan.
Informasi ini merujuk pada pemberitaan CNBC Indonesia, Selasa, 3 November 2026 (Tautan sumber: https://www. cnbcindonesia. com/news/20261103195001-4-782045/polri-tetapkan-lsp-tersangka-dugaan-penyadapan-presiden-prabowo), dengan pelengkap dari Antara, Liputan6, CNN Indonesia, Republika, dan iNews.






