Jakarta – Terdakwa Roy Suryo menyatakan menolak seluruh keterangan yang disampaikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam persidangan perkara dugaan fitnah terkait ijazah. Roy menilai kesaksian yang diberikan Jokowi masih menyisakan sejumlah pertanyaan mendasar yang belum terjawab.

Pernyataan tersebut disampaikan Roy setelah Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati meminta tanggapannya atas keterangan Jokowi dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).

Roy menganggap penjelasan Jokowi selama persidangan cenderung berbelit-belit. Menurutnya, terdapat sejumlah pertanyaan mendasar yang belum mendapatkan jawaban sebagaimana yang diharapkannya.

Ketika hakim meminta Roy menjelaskan bagian kesaksian yang dinilai keliru, Jokowi menyampaikan bahwa sebagian besar keterangan tersebut dianggap salah oleh pihak terdakwa.

Selain menolak kesaksian, Roy juga meminta agar barang bukti dalam perkara tersebut, termasuk ijazah milik Jokowi, kembali menjalani pemeriksaan melalui laboratorium forensik Polri. Permintaan itu diajukan karena Roy mengaku masih meragukan keaslian barang bukti yang dipersoalkan.

Roy menginginkan adanya pengujian ulang secara independen terhadap barang bukti tersebut. Ia juga menyinggung perlunya pemeriksaan dalam kondisi kelembagaan kepolisian yang berbeda dibandingkan sebelumnya.

Majelis hakim kemudian memastikan apakah penolakan Roy ditujukan terhadap seluruh keterangan Jokowi. Roy menegaskan kembali bahwa dirinya tidak menerima kesaksian tersebut. Hakim selanjutnya mencatat tanggapan terdakwa dan menyatakan pemeriksaan terhadap Jokowi sebagai saksi telah selesai.

Dalam perkara ini, Roy Suryo didakwa melakukan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Jokowi. Jaksa penuntut umum menyebut Roy menyebarkan informasi yang dinilai tidak benar mengenai ijazah Jokowi.

Roy menghadapi dakwaan berdasarkan Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Selain itu, terdapat dakwaan subsider yang berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.