TEL AVIV – Nama Gadi Eisenkot menjadi perhatian dunia setelah Presiden Israel Isaac Herzog menunjuknya untuk membentuk pemerintahan baru menyusul hasil pemilihan umum yang tidak menghasilkan mayoritas parlemen. Pemimpin Partai Yashar tersebut kini berpeluang menggantikan Benjamin Netanyahu sebagai perdana menteri apabila berhasil membangun koalisi pemerintahan.

Keputusan itu diumumkan Kantor Kepresidenan Israel pada Sabtu (7/11/2026), setelah Herzog berkonsultasi dengan berbagai partai politik. Sebanyak 67 anggota parlemen atau Knesset merekomendasikan Eisenkot untuk membentuk pemerintahan, sementara Netanyahu memperoleh dukungan rekomendasi dari 46 anggota.

Eisenkot bukan sosok baru dalam pemerintahan Israel. Pria berusia 66 tahun tersebut merupakan mantan Kepala Staf Angkatan Pertahanan Israel (IDF) yang menjabat sepanjang 2015 hingga 2019. Ia dikenal sebagai figur berlatar belakang militer dengan pengalaman panjang dalam berbagai operasi keamanan dan konflik bersenjata.

Dilansir CNBC Indonesia dan AFP, Eisenkot berasal dari keluarga Yahudi keturunan Maroko dan tumbuh besar di wilayah Tiberias serta Eilat. Ia memulai karier militernya melalui Brigade Golani pada 1978 sebelum menempati berbagai posisi strategis hingga mencapai jabatan tertinggi dalam struktur militer Israel.

Selama berkarier di militer, Eisenkot dikenal sebagai salah satu tokoh yang mengembangkan Doktrin Dahiya, yakni pendekatan militer yang menekankan penggunaan kekuatan besar terhadap wilayah yang dikuasai kelompok bersenjata. Doktrin tersebut menuai kritik karena dinilai berisiko menimbulkan kerusakan luas terhadap infrastruktur sipil, terutama dalam konflik di Lebanon dan Gaza.

Eisenkot mulai terjun ke dunia politik pada 2022 bersama mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz. Keduanya kemudian bergabung dalam kabinet perang darurat Netanyahu setelah serangan Hamas terhadap Israel pada Oktober 2023. Namun, Eisenkot meninggalkan kabinet tersebut pada Juni 2024 karena menilai pemerintah tidak memiliki strategi yang jelas mengenai masa depan Gaza setelah perang.

Perjalanan politiknya juga dipengaruhi pengalaman pribadi setelah putranya, Gal Eisenkot, dan dua keponakannya tewas dalam pertempuran di Gaza. Peristiwa itu mendapat perhatian luas di Israel dan menjadi bagian dari latar belakang personalnya sebagai mantan petinggi militer yang kemudian memimpin gerakan politik.

Dalam kampanyenya, Eisenkot berjanji memperkuat supremasi hukum, menjaga independensi peradilan, serta meningkatkan perlindungan terhadap kelompok minoritas. Ia juga menentang tindakan kekerasan pemukim ekstremis Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat dan menolak pendirian permukiman ilegal.

Meski demikian, pandangan Eisenkot mengenai konflik Palestina tetap menunjukkan sikap keamanan yang keras. Ia menolak pembentukan negara Palestina dan berjanji mengakhiri kekuasaan Hamas di Jalur Gaza. Eisenkot juga menyatakan keinginannya mempertahankan hubungan strategis Israel dengan Amerika Serikat.

Dalam pernyataannya setelah mendapat kepercayaan Presiden Herzog, Eisenkot menyerukan pembentukan pemerintahan persatuan nasional guna mengatasi perpecahan politik di Israel.

"Sekarang saatnya membentuk pemerintahan darurat nasional," tulis Eisenkot melalui akun X miliknya, sebagaimana dilaporkan CNN Indonesia.

Namun, penunjukannya belum otomatis mengakhiri pemerintahan Netanyahu. Eisenkot diberi waktu 28 hari untuk membentuk koalisi dengan kemungkinan perpanjangan 14 hari. Ia harus memperoleh dukungan yang cukup untuk memenangkan pemungutan suara kepercayaan di parlemen yang memiliki 120 kursi.

Tantangan terbesar Eisenkot terletak pada perbedaan kepentingan antarkelompok politik. Aliansi yang dipimpinnya hanya memperoleh 48 kursi, sementara blok pendukung Netanyahu menguasai 53 kursi. Partai-partai yang dipimpin warga Arab Israel memiliki 19 kursi dan menjadi salah satu faktor penting dalam perundingan pembentukan pemerintahan.

Eisenkot juga berpeluang menjalin kerja sama dengan partai-partai ultra-Ortodoks. Namun, rencana tersebut menghadapi hambatan karena perbedaan sikap mengenai pengecualian wajib militer bagi komunitas Yahudi ultra-Ortodoks.

Apabila seluruh negosiasi gagal menghasilkan pemerintahan baru, Israel dapat menghadapi proses pembentukan pemerintahan lanjutan atau kembali menggelar pemilu. Sementara itu, Netanyahu tetap menjalankan tugas sebagai perdana menteri hingga pemerintahan pengganti resmi terbentuk.