JAKARTA — Pemerintah Indonesia merespons aksi unjuk rasa damai yang digelar oleh lembaga Greenpeace Indonesia di Patung Selamat Datang, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026). Aksi yang bertepatan dengan dua tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut diisi dengan pembentangan spanduk raksasa yang menuntut penanganan krisis iklim dan penurunan biaya hidup.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menegaskan bahwa pemerintah menghormati aksi tersebut sebagai bagian dari wujud kebebasan berpendapat di ruang publik. Pihaknya juga memahami substansi pesan yang disuarakan para aktivis terkait kekhawatiran dampak lingkungan dan beban ekonomi masyarakat.

"Pemerintah menghormati aksi Greenpeace pagi ini sebagai bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat. Kekhawatiran soal dampak krisis iklim dan biaya hidup warga juga menjadi perhatian Presiden," ujar Syahganda dalam keterangan resminya.

Dalam menanggapi isu krisis iklim, Syahganda memaparkan bahwa pemerintah memperkuat penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Presiden Prabowo memimpin langsung penanganan tersebut dengan mengarahkan tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp760 miliar yang disalurkan ke tujuh provinsi serta 35 kabupaten/kota terdampak. Selain itu, pemerintah berkomitmen memperberat sanksi hukum bagi pelaku pembakaran hutan hingga kategori terorisme ekologi.

Sementara itu, untuk meredam tekanan biaya hidup di tengah ketidakpastian global, pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi semester II 2026 senilai Rp26, 34 triliun. Stimulus ini mencakup penyaluran bantuan beras 10 kilogram bagi 33, 24 juta penerima manfaat, kebijakan penahanan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga akhir 2026, serta tambahan pasokan beras SPHP sebanyak 1 juta ton guna menstabilkan harga pangan.

Pemerintah turut membuka ruang dialog agar Greenpeace dapat terus menyetorkan data dan rekomendasi konstruktif kepada kementerian terkait sebagai bahan evaluasi kebijakan.

Sebelumnya, Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, mendesak pemerintah agar lebih peka terhadap dampak cuaca ekstrem dan bencana ekologis yang memperburuk kondisi ekonomi kelompok rentan dan pekerja. Dalam aksi tersebut, enam aktivis Greenpeace sempat diamankan oleh pihak kepolisian untuk evakuasi dan pengamanan di lokasi.