JAKARTA

– Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, mendorong pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) khusus tentang penyadapan. Regulasi tersebut dinilai penting untuk memperjelas kewenangan lembaga, mekanisme pelaksanaan, pengawasan, hingga sanksi bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangan penyadapan.

TB Hasanuddin menilai Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur penyadapan secara komprehensif. Padahal, praktik penyadapan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga berpotensi digunakan untuk kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

"Intinya, kita belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur penyadapan secara komprehensif. Padahal, penyadapan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga berpotensi digunakan untuk kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya," kata TB Hasanuddin dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).

Ia menyebut mekanisme dan kewenangan penyadapan harus memiliki landasan hukum yang jelas. Menurutnya, usulan pembentukan regulasi khusus tersebut perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah dan DPR, terutama di tengah munculnya dugaan penyadapan ilegal yang dikaitkan dengan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Prabowo Subianto.

TB Hasanuddin juga menilai kewenangan penyadapan yang dimiliki sejumlah lembaga, seperti Polri, TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Kejaksaan Agung, harus disertai pembatasan serta mekanisme pengawasan yang tegas.

Menurutnya, setiap operasi penyadapan harus memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Dugaan penyadapan yang melibatkan mantan Kapolri juga perlu diusut secara objektif untuk memastikan kesesuaian dasar hukum dan prosedur pelaksanaannya.

"Setiap operasi penyadapan harus memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Lebih lanjut, TB Hasanuddin mendorong agar RUU Penyadapan mengatur sejumlah aspek secara menyeluruh. Ketentuan tersebut meliputi kewenangan masing-masing lembaga, prosedur perizinan, batas waktu pelaksanaan, mekanisme pengawasan, pengelolaan hasil sadapan, serta sanksi bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangan.

Pengaturan tersebut diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas pelaksanaan penyadapan sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak privasi masyarakat.

Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh.

Keempat orang yang disebut sebagai tersangka tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Irjen Slamet Uliandi.

Dorongan pembentukan RUU Penyadapan tersebut menjadi perhatian terhadap pentingnya kepastian hukum dalam penggunaan kewenangan penyadapan. Pengaturan yang jelas diperlukan agar pelaksanaan kewenangan tersebut tetap berada dalam batas hukum, dapat diawasi, dan tidak disalahgunakan.