JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Muhammad Nas membenarkan pengerahan skala besar TNI Angkatan Laut ke DKI Jakarta, Selasa (4/11/2026). Ia menegaskan langkah itu rutin dan tak perlu dikaitkan dengan isu apapun, termasuk kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Kabar pengerahan personel dalam jumlah besar dari tiga matra TNI ke ibu kota beredar sejak Selasa malam. Salah satu matra yang disebut mengerahkan prajurit adalah TNI Angkatan Laut (AL).

Menurut Antara, TNI AL merencanakan pengerahan total 20. 980 personel untuk memperkuat pengamanan dan mengantisipasi perkembangan situasi di wilayah DKI Jakarta. Pengerahan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan instruksi Surat Telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Berdasarkan laporan Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut, Yayan Sofiyan, yang dikutip Suara. com, pengerahan berlangsung dalam empat tahap. Tahap pertama pada 2 November 2026 menerjunkan 2. 100 personel dari satuan eksisting wilayah Jakarta, meliputi Korps Marinir, Koarmada I, Kodaeral III, dan Kolinlamil.

Tahap kedua dan ketiga pada 4 November 2026 menerjunkan 5. 740 personel dari luar Jakarta, dengan memanfaatkan armada KRI serta jalur darat. Tahap keempat menyiagakan 13. 140 personel dari Mabesal dan jajaran wilayah Jakarta dalam status siaga penuh di markas satuan.

Mobilisasi personel dari luar wilayah Jakarta melibatkan armada laut berdaya angkut besar, yakni KRI Makassar dan KRI Surabaya, serta konvoi truk dan bus melalui jalur darat.

Republika menyebut kebutuhan dukungan serpas mencapai Rp 520, 5 juta untuk uang makan dan transportasi pengerahan pasukan via darat maupun laut.

Penegasan Mayjen Nas

Mayjen TNI Muhammad Nas, Kepala Pusat Penerangan TNI, menyatakan pengerahan pasukan merupakan hal yang biasa dilakukan karena TNI dituntut senantiasa siap siaga untuk melindungi segenap bangsa dan menjaga keutuhan NKRI. "Pengerahan pasukan merupakan hal yang biasa dilakukan karena TNI dituntut senantiasa siap siaga untuk melindungi segenap bangsa dan menjaga keutuhan NKRI, selalu siap melaksanakan tugas berpedoman perundang-undangan yang berlaku," kata Nas saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Nas tidak memerinci tujuan khusus pengerahan personel tersebut dan tidak mengungkap jumlah prajurit yang dikirim ke ibu kota. Ia juga tidak merespons ketika ditanya apakah pengerahan itu berkaitan dengan langkah antisipasi terhadap potensi aksi demonstrasi dalam waktu dekat.

Kepada Republika, Rabu (4/11), Nas menegaskan pengerahan pasukan tersebut tak ada kaitannya dengan kasus-kasus ataupun skandal tertentu yang sedang mengemuka di masyarakat. "Pengerahan pasukan itu merupakan hal yang biasa dilakukan TNI untuk kesiap-siagaan," ujarnya.

"Nggak perlu dikaitkan dengan isu-isu apapun. Dan nggak ada juga yang perlu dikhawatirkan," tegas Nas.

Suara. com mencatat, Nas juga menyatakan tidak ada istilah siaga 1. Pengamanan ibu kota, katanya, merupakan hal yang biasa.

Penegasan Yusril Ihza Mahendra

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, yang dikonfirmasi Antara di Banda Aceh, Rabu (4/11), menyatakan situasi keamanan di Jakarta berjalan seperti biasa. "Situasi keamanan di Jakarta biasa saja, tidak terjadi satu gejolak yang mengkhawatirkan," ujarnya.

Yusril mengatakan detail pengerahan prajurit TNI merupakan kewenangan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI. Ia juga menyatakan situasi keamanan di Jakarta berjalan seperti biasa dan tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan.

Konteks Kasus Penyadapan Presiden

Pengerahan pasukan berskala besar ini menjadi sorotan karena berlangsung bersamaan dengan pengungkapan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang diduga dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan kawan-kawan. Tiga jenderal aktif, yakni Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN), dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH), telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Mabes Polri. Satu jenderal lain, Irjen Slamet Uliandi (SU), berstatus saksi.

Namun, Mabes TNI secara tegas meminta langkah penyiagaan pasukan tidak dikaitkan dengan isu apapun, termasuk dugaan penyadapan Presiden. Keterkaitan antara pengerahan pasukan dan kasus penyadapan merupakan spekulasi publik, bukan pernyataan resmi TNI.

Informasi ini merujuk pada pemberitaan CNN Indonesia, Rabu, 4 November 2026 (Tautan sumber: https://www. cnnindonesia. com/nasional/20261104084557-20-1423049/tni-kerahkan-pasukan-besar-besaran-ke-jakarta-ada-apa), dengan pelengkap dari Antara, Republika, dan Suara. com.