JAKARTA – Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang resmi berlaku sejak 28 Oktober 2026 masih menuai sejumlah catatan dari kalangan buruh dan pengusaha. Meski memuat sejumlah ketentuan baru terkait perlindungan pekerja, persoalan kesenjangan upah dan pelaksanaan aturan di lapangan masih menjadi perhatian.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, menilai undang-undang tersebut belum mampu menyelesaikan persoalan ketimpangan upah minimum antardaerah. Menurutnya, formula penghitungan kenaikan upah yang masih mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, indeks tertentu, dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) belum menjamin pemerataan kesejahteraan pekerja.

Ristadi menilai Kebutuhan Hidup Layak seharusnya menjadi salah satu acuan utama dalam menentukan upah minimum. Pasalnya, perbedaan upah minimum di sejumlah daerah dapat mencapai tiga kali lipat, meskipun pekerja memiliki jam kerja dan tanggung jawab yang relatif sama.

Selain persoalan pengupahan, KSPN juga menyoroti efektivitas pengawasan ketenagakerjaan. Ristadi menilai sistem pengawasan yang selama ini diterapkan belum berjalan optimal, meskipun kewenangan pengawasan telah mengalami perubahan dalam struktur pemerintahan.

Pembentukan komite pengawas dalam UU yang baru juga dinilai belum cukup menjawab persoalan tersebut. KSPN menilai diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih efektif agar pelanggaran terhadap hak-hak pekerja dapat ditangani secara optimal.

Di sisi lain, kalangan pengusaha turut menyoroti keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, sebelumnya mengingatkan bahwa regulasi ketenagakerjaan perlu mempertimbangkan kondisi pasar kerja dan kemampuan perusahaan dalam menciptakan lapangan pekerjaan.

Apindo menilai perlindungan terhadap pekerja perlu berjalan beriringan dengan upaya menjaga keberlangsungan usaha. Jika kebijakan hanya berfokus pada perlindungan tanpa memperhatikan kemampuan dunia usaha, dikhawatirkan dapat meningkatkan beban perusahaan dan berdampak terhadap penciptaan lapangan kerja.

Sementara itu, UU Nomor 27 Tahun 2026 memuat sejumlah ketentuan baru, di antaranya perlindungan pekerja sektor informal, larangan bagi pemberi kerja menahan ijazah atau dokumen pribadi pekerja, pengaturan perjanjian kerja waktu tertentu, serta penguatan perlindungan sosial ketenagakerjaan.

Undang-undang tersebut juga menjadi tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang mendorong penataan ulang regulasi ketenagakerjaan dalam undang-undang tersendiri.

Dengan berbagai catatan tersebut, penerapan UU Pelindungan Ketenagakerjaan masih membutuhkan perhatian dari pemerintah. Pemerataan upah, pengawasan ketenagakerjaan, serta keseimbangan kepentingan pekerja dan pengusaha menjadi sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan agar tujuan perlindungan tenaga kerja dapat berjalan seiring dengan keberlangsungan dunia usaha.