Yusril menjelaskan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan atas dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo masih berlangsung di Bareskrim Polri. Aparat kepolisian saat ini terus melakukan pendalaman, termasuk menelusuri kemungkinan adanya keterkaitan antara dugaan penyadapan tersebut dengan tindak pidana makar.
Dalam prosesnya, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi serta mengumpulkan berbagai alat bukti yang diperlukan. Selain itu, keterangan dari para ahli juga turut dimintai untuk membantu memperkuat proses pembuktian hukum.
Yusril menegaskan bahwa pemerintah mempercayakan penanganan perkara ini kepada penyidik kepolisian agar dapat berjalan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Menurutnya, tidak terdapat kebutuhan untuk membentuk satuan tugas ataupun tim penyidik khusus dari pemerintah karena proses penegakan hukum sudah menjadi kewenangan aparat kepolisian.
Ia juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan agar penanganan perkara dilakukan secara objektif, transparan, dan tidak tebang pilih. Dengan demikian, seluruh pihak yang diduga terlibat harus diproses berdasarkan fakta dan bukti hukum yang ditemukan selama penyidikan.
Lebih lanjut, Yusril mengungkapkan bahwa hingga 9 November 2026 belum terdapat penambahan tersangka dalam perkara tersebut. Meskipun demikian, penyidikan masih terus berjalan melalui pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, serta pendalaman keterangan ahli.
Yusril tidak memberikan penjelasan lebih terperinci mengenai perkembangan teknis penyidikan karena hal tersebut merupakan kewenangan penyidik Bareskrim Polri. Ia mengarahkan masyarakat dan media untuk memperoleh informasi lebih lanjut langsung dari pihak kepolisian.






