Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III Letnan Jenderal TNI Lucky Avianto menyatakan dukungan intelijen menjadi faktor penting dalam operasi gabungan TNI terhadap kelompok bersenjata di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya. Pernyataan itu disampaikan melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (10/10/2026).
Menurut Lucky, informasi intelijen membantu aparat menentukan sasaran operasi sekaligus mengurangi risiko bagi warga sipil di sekitar lokasi penindakan. Ia menyoroti koordinasi antara Badan Intelijen Negara (BIN) dan satuan operasi TNI sebagai bagian penting dalam menghadapi ancaman kekerasan bersenjata.
Operasi di Maybrat melibatkan Satgas Yonif Marinir 9 dan Denkul 4 Satgas Rajawali V Koops TNI Habema. Berdasarkan laporan yang disampaikan Lucky, kontak senjata dalam operasi tersebut menewaskan tiga orang yang disebut sebagai pimpinan TPNPB-OPM Kodap IV Sorong Raya.
Lucky menjelaskan, keberhasilan penindakan itu didukung informasi intelijen bernilai A1 dari BIN. Informasi tersebut memungkinkan pasukan menemukan lokasi persembunyian kelompok yang menjadi sasaran.
Tiga orang yang dilaporkan tewas ialah Manfret Fatem, yang disebut sebagai komandan operasi TPNPB-OPM Kodap IV Sorong Raya; Anton Fatem, yang disebut memimpin Batalyon Ayosami; dan Yesias Fatem, yang disebut memimpin Batalyon Mosata.
Menurut keterangan Lucky, kontak senjata pecah setelah ketiganya ditemukan dan menembaki pasukan TNI. Manfret dilaporkan tewas di lokasi. Anton dan Yesias dilaporkan tewas saat berusaha melarikan diri ke kawasan Sungai Frambu. Jenazah keduanya disebut tenggelam di sungai dan masih dalam pencarian.
Dari lokasi kejadian, pasukan gabungan mengamankan satu pucuk senjata api jenis AK-101, puluhan butir amunisi tajam, dan selembar bendera Bintang Kejora.
Lucky menegaskan pelaksanaan operasi keamanan harus tetap mengutamakan kepatuhan terhadap hukum dan perlindungan masyarakat. Seluruh personel di bawah kendali Kogabwilhan III, katanya, wajib mengikuti aturan pelibatan (rules of engagement/ROE), peraturan perundang-undangan, dan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Ia menambahkan, prinsip salus populi suprema lex esto, yakni keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, menjadi pedoman utama dalam setiap operasi. Keselamatan warga sipil dan stabilitas keamanan di Papua, menurut Lucky, merupakan prioritas yang harus dijaga seluruh prajurit.
Ke depan, koordinasi antarsatuan dan dukungan informasi intelijen diharapkan memperkuat efektivitas operasi keamanan di Papua Barat Daya. Lucky juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dalam pelaksanaan tugas TNI.
