JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai kewajiban pengusaha menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Pemerintah menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi mengenai lembaga yang akan mengelola dana tersebut.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyatakan informasi tersebut tidak benar. Ia menegaskan bahwa Kemnaker tidak pernah menyampaikan Danantara akan menjadi pengelola dana cadangan pesangon maupun menyatakan kementeriannya sebagai lembaga pengelola.

"Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon," ujar Indah dalam keterangan resminya, Sabtu (14/11).

Indah menjelaskan, ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan masih membutuhkan peraturan pelaksanaan. Oleh karena itu, sejumlah aspek teknis kebijakan tersebut belum ditetapkan secara final, termasuk mekanisme pengelolaan, tata kelola, sumber pendanaan, lembaga pengelola, dan sistem pertanggungjawabannya.

Penyusunan peraturan pelaksanaan akan diawali dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik yang melibatkan pengusaha, pekerja atau buruh, serta pemangku kepentingan lainnya. Menurut Indah, pembahasan tersebut diperlukan agar kebijakan yang disusun dapat mempertimbangkan perlindungan hak pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha.

Kemnaker mengimbau pengusaha dan pekerja agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi mengenai kebijakan tersebut. Pemerintah memastikan perkembangan terkait Dana Cadangan Pesangon akan disampaikan setelah melalui tahapan pembahasan, perumusan, dan penetapan peraturan pelaksanaan sesuai ketentuan perundang-undangan. Kemnaker juga menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan.