JAKARTA — Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini, menegaskan bahwa permintaan maaf Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, atas gangguan pasokan BBM harus diikuti langkah perbaikan yang konkret dan terukur.

Anggia menyebut antrean BBM di sejumlah daerah sepanjang Oktober 2026 dipengaruhi peningkatan permintaan serta gangguan distribusi akibat dinamika geopolitik internasional. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi peringatan bagi Pertamina agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.

“Pertamina tidak cukup hanya menyampaikan permintaan maaf. Yang terpenting adalah memastikan pasokan BBM kembali normal dan masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan energi. Jangan sampai kelemahan distribusi justru membebani masyarakat,” ujar Anggia, Sabtu (14/11/2026).

Sebelumnya, Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pertamina pada Kamis (12/11/2026). Dalam rapat tersebut, DPR mengapresiasi kinerja Pertamina pada Semester I 2026, yang mencatat kontribusi kepada negara sebesar Rp208 triliun per 30 Juni 2026. Meski demikian, Pertamina diminta menjamin ketersediaan stok dan kelancaran distribusi BBM di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T), dan kawasan perbatasan.

Komisi VI DPR juga mendorong optimalisasi kilang, diversifikasi sumber impor, serta penguatan cadangan dan stok nasional. Selain itu, peningkatan armada transportasi darat dan laut, kapasitas penyimpanan, serta fasilitas terminal BBM dinilai penting untuk menjaga kelancaran pasokan. Pertamina juga diminta memperkuat penerapan Early Warning System (EWS) secara terintegrasi dari kilang hingga stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Anggia menegaskan bahwa Pertamina perlu memiliki sistem antisipasi dan rencana kontingensi agar gangguan distribusi dapat ditangani sebelum menimbulkan antrean panjang. Komisi VI DPR turut meminta penguatan koordinasi dengan TNI, Polri, serta pemerintah pusat dan daerah untuk mengamankan jalur distribusi dan mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi. Pertamina juga diminta menyampaikan jawaban tertulis secara lengkap atas pertanyaan dan masukan anggota Komisi VI DPR RI paling lambat tujuh hari kerja.