Anggota Komisi I DPR RI Achmad Daeng Sere menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) sama pentingnya dengan pemenuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Menurutnya, keduanya tidak dapat dipisahkan dalam mendukung kesiapan operasional dan pelaksanaan tugas pertahanan negara.

Pernyataan itu disampaikan Achmad Daeng seusai pertemuan Komisi I dengan jajaran Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (9/10/2026). Pertemuan tersebut merupakan bagian dari kunjungan kerja reses Komisi I DPR RI.

Politikus Fraksi Partai NasDem dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan I itu menyatakan, Komisi I akan memperjuangkan pemenuhan kedua kebutuhan tersebut dengan tetap mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menyebut komitmen itu menjadi catatan dalam kesimpulan pertemuan.

Menurut Daeng, kesejahteraan prajurit menjadi perhatian Komisi I dan akan terus diperjuangkan melalui pembahasan bersama pemerintah. Ia menilai beratnya tugas TNI dalam menjaga kedaulatan negara perlu diimbangi dukungan memadai bagi personel dan kebutuhan operasionalnya.

Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Marsekal Pertama TNI Vincentius Endy Hadi Putra sependapat bahwa kesejahteraan personel harus berjalan beriringan dengan penguatan alutsista dan fasilitas pendukung. Menurutnya, kesiapan operasional tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan peralatan pertahanan, tetapi juga oleh sarana yang menunjang kesejahteraan prajurit. Ia pun mengapresiasi perhatian Komisi I terhadap aspirasi jajaran TNI AU.

Sebelumnya, Daeng menyampaikan pandangan serupa dalam kunjungan kerja Komisi I ke Lanud Adi Soemarmo, Surakarta, Jawa Tengah, pada 25 September 2026. Saat itu, ia menyoroti kebutuhan peningkatan Uang Lauk Pauk (ULP) prajurit serta fasilitas pendukung seperti kamar mes. Komisi I disebut akan membahas kemungkinan kenaikan ULP dengan memperhatikan kondisi keuangan negara.

Perhatian terhadap kesejahteraan prajurit juga mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto menaikkan tunjangan kinerja (tukin) prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono, sebagaimana diberitakan media massa pertengahan tahun ini, menyambut baik kebijakan itu. Ia berharap kenaikan tunjangan memperkuat kesejahteraan sekaligus mendorong profesionalisme prajurit. Dave menilai peningkatan kesejahteraan perlu dibarengi penguatan kapasitas institusi pertahanan agar tugas Kementerian Pertahanan dan TNI berjalan optimal.