GentaNusa
GentaNusa
Pertahanan

Kemhan: Pengadaan Alutsista Wajib Sertakan Alih Teknologi dan MRO, Bantah Kontrak Drone Kizilelma

Annas KRedaktur GentaNusa••3 menit membaca
Delegasi Indonesia dan Rusia menghadiri Pertemuan Ke-17 Komisi Antarpemerintah Indonesia–Rusia Bidang Kerja Sama Teknik Militer di Kantor Kemhan, Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Delegasi Indonesia dan Rusia menghadiri Pertemuan Ke-17 Komisi Antarpemerintah Indonesia–Rusia Bidang Kerja Sama Teknik Militer di Kantor Kemhan, Jakarta, Selasa (13/10/2026). Foto: Biro Infohan Setjen Kemhan RI

Kementerian Pertahanan menegaskan pengadaan alutsista tidak hanya berorientasi pada pembelian, tetapi juga harus mencakup alih teknologi, produksi berlisensi, dan penguatan MRO. Di sisi lain, Kemhan menyatakan belum ada kontrak pembelian drone Bayraktar Kizilelma.

JAKARTA – Kementerian Pertahanan (Kemhan) Republik Indonesia menegaskan bahwa pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) tidak hanya berorientasi pada pembelian, tetapi juga harus mencakup alih teknologi, produksi berlisensi, serta penguatan kemampuan pemeliharaan, perbaikan, dan overhaul (MRO). Penegasan itu disampaikan dalam Pertemuan Ke-17 Komisi Antarpemerintah Indonesia–Rusia Bidang Kerja Sama Teknik Militer di Kantor Kemhan, Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Forum bilateral strategis.

Pertemuan yang dikenal sebagai Intergovernmental Commission on Military-Technical Cooperation (MTC) itu dibuka oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan (Dirjen Pothan) Kemhan, Laksamana Muda TNI Sri Yanto, mewakili Sekretaris Jenderal Kemhan Letnan Jenderal TNI Tri Budi Utomo. Menurut Kemhan, forum ini digunakan untuk mengevaluasi perkembangan kerja sama teknik militer kedua negara sekaligus membahas peluang penguatan kemitraan di bidang pertahanan dan industri pertahanan.

Perwira TNI Angkatan Laut dan perwakilan delegasi Rusia menyimak pembahasan dalam Pertemuan Ke-17 Komisi Antarpemerintah Indonesia–Rusia Bidang Kerja Sama Teknik Militer di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Perwira TNI Angkatan Laut dan perwakilan delegasi Rusia menyimak pembahasan dalam Pertemuan Ke-17 Komisi Antarpemerintah Indonesia–Rusia Bidang Kerja Sama Teknik Militer di Jakarta, Selasa (13/10/2026). Foto: Biro Infohan Setjen Kemhan RIDokumentasi Tambahan

Tidak sebatas pembelian.

Dalam amanat Sekjen Kemhan yang dibacakan Dirjen Pothan, Indonesia disebut memberikan perhatian khusus pada kerja sama industri yang berkontribusi terhadap pengembangan industri pertahanan nasional dan peningkatan kemampuan teknologi. Kemhan menilai pendekatan yang mencakup alih teknologi, produksi berlisensi, dan MRO diharapkan mendukung kemandirian industri pertahanan nasional serta keberlanjutan kesiapan operasional alutsista TNI.

Rusia siap perkuat kerja sama.

Wakil Direktur Federal Service for Military-Technical Cooperation (FSMTC) Federasi Rusia, Mikhail Vladimirovich Petukhov, menyampaikan apresiasi atas sambutan Pemerintah Indonesia dan menegaskan komitmen Rusia mengembangkan kerja sama teknik militer yang memiliki akar sejarah panjang. Pertemuan berlangsung pada 13–15 Oktober 2026 dengan agenda pembahasan antarlembaga pemerintah dan jajaran TNI, pemaparan perkembangan kerja sama, serta pertemuan bisnis antarpelaku industri pertahanan kedua negara.

Kemhan bantah kontrak Kizilelma.

Sehari sebelum pertemuan itu dibuka, Kemhan menanggapi pemberitaan media pertahanan Turkiye, Turkish Defence Agency, pada Sabtu (10/10/2026) tentang rencana pembelian 12 unit drone siluman Bayraktar Kızılelma produksi Baykar. Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, menyatakan informasi tersebut tidak benar karena belum ada penandatanganan kontrak maupun komitmen pembelian untuk platform itu. Menurut Rico, status Kızılelma masih sebatas penjajakan dan diskusi awal. Ia menekankan bahwa setiap rencana modernisasi alutsista TNI berjalan sesuai mekanisme perencanaan, kajian kebutuhan operasional, dan prosedur pengadaan yang berlaku.

Konteks anggaran.

Anggaran Kemhan tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp187, 1 triliun melalui Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 yang diundangkan pada 28 November 2025. Program Modernisasi Alutsista, Non-Alutsista, dan Sarana Prasarana Pertahanan menyerap porsi terbesar, yakni Rp84, 48 triliun atau 45, 1 persen dari total anggaran Kemhan.

Penguatan jajaran Kemhan.

Sementara itu, Kemhan membagi tugas dua Wakil Menteri Pertahanan yang baru. Marsekal TNI Yusuf Jauhari menjabat Wamenhan Bidang Logistik dengan fokus modernisasi alutsista dan penguatan industri pertahanan dalam negeri, sedangkan Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon menjabat Wamenhan Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan. Keduanya bekerja di bawah kendali langsung Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Yang perlu diketahui publik

• Belum ada kontrak maupun komitmen pembelian drone Bayraktar Kızılelma; statusnya penjajakan dan diskusi awal menurut Kemhan.

• Pengadaan alutsista, menurut Kemhan, mengikuti mekanisme perencanaan, kajian kebutuhan operasional, dan prosedur yang berlaku.

• Informasi resmi pengadaan alutsista dapat dirujuk pada kanal Kemhan RI dan Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan.

#alutsista#pengadaan alutsista#Kemhan#kerja sama teknik militer#Indonesia–Rusia#alih teknologi#MRO#industri pertahanan#Bayraktar Kızılelma#anggaran pertahanan 2026