Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut pasar nikel global kini mengalami kelebihan pasokan (oversupply) sebesar 700. 000–800. 000 ton. Padahal, kebutuhan nikel dunia hanya sekitar 3, 5 juta ton per tahun.

Indonesia tercatat sebagai pemasok terbesar dengan porsi 65 persen dari total suplai nikel dunia. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan penumpukan pasokan itu memicu penurunan harga nikel di pasar internasional.

“Nikel itu kalau konsumsi dunia itu 3, 5 juta. Sekarang kapasitas produksi oversupply kita 700–800 ribu. Nah kalau ini terus kita pertahankan, pasti harganya akan jatuh lagi,” ujar Bahlil di sela acara Minerba Convention & amp; Exhibition (Convex) 2026 di Jiexpo, Jakarta, Senin (2/11/2026).

Bahlil menegaskan pemerintah akan menyesuaikan kuota produksi nasional agar volume produksi seimbang dengan kebutuhan pasar global. Penyesuaian dilakukan melalui instrumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Menurutnya, pasokan 65 persen seharusnya memberi Indonesia posisi tawar yang kuat dalam menentukan harga komoditas, sehingga harga nikel tidak diatur pihak luar.

“Karena itu kita akan lakukan penyesuaian dengan tingkat kebutuhan berapa totalnya. Dan kemudian itu yang kita lakukan produksi. Dan 65 persen suplainya dari Indonesia, masa harganya diatur oleh orang,” tegasnya.

Produksi yang berlebihan sebelumnya menekan harga nikel global hingga anjlok di bawah US$16. 000 per ton. Per 2 November 2026, harga nikel tercatat di kisaran US$15. 400 per ton. Pemerintah merancang penyesuaian kuota secara fleksibel mengikuti pergerakan harga dunia.

“Bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi. Selama kalau harganya bagus, kalau harga bagus boleh dong lebih tinggi. Tapi kalau harga rendah, masa kita mau produksi banyak,” kata Bahlil.

  • Keluhan pelaku usaha

Sebelumnya, Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengungkapkan pasokan bijih nikel di Indonesia masih surplus hingga 19 juta ton pada 2026. Ia memperkirakan surplus itu bisa lebih tinggi pada 2027 dan berpotensi menurunkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pernyataan tersebut disampaikan Meidy dalam acara Coffee Morning CNBC Indonesia bertajuk “Hilirisasi Melaju, Industri Tambang Makin Kuat?”, dikutip Kamis (29/10/2026). Ia juga mengeluhkan banyaknya regulasi di sektor hulu, termasuk peraturan daerah, di tengah turunnya harga nikel. Menurutnya, aturan antarkementerian dan lembaga perlu diselaraskan agar harga lebih stabil.

  • Produksi nikel olahan

Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) mencatat produksi nikel olahan hasil hilirisasi dalam negeri mencapai 2, 5 juta ton pada 2025. Capaian itu menjadikan Indonesia pemasok utama dengan penguasaan hingga 60 persen kebutuhan nikel dunia.

Ketua Umum FINI Arif Perdana Kusumah menjelaskan kapasitas produksi fasilitas pemurnian nikel nasional pada 2025 mencapai 2, 7 juta ton Ni, dari jalur pirometalurgi dan hidrometalurgi. Produksi 2, 5 juta ton itu terdiri atas 2, 05 juta ton produk NPI, FeNi, dan matte, serta 450 ribu ton nikel dalam bentuk MHP–nikel sulfat.

FINI memperkirakan produksi nikel olahan Indonesia pada 2026 turun 3, 5–4 persen dibanding 2025. Namun, volume produksi diproyeksikan naik lagi pada 2027 seiring selesainya konstruksi proyek hidrometalurgi berbasis HPAL, yang segera memasuki tahap komisioning dan operasi penuh. Kapasitas produksi MHP nasional diperkirakan meningkat dari 450 ribu ton pada 2025 menjadi lebih dari 900 ribu ton nikel pada akhir 2027.